Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya untuk melanjutkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat, melalui kerja sama strategis dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Proyek ini akan mengadopsi teknologi Reaktor Modular Kecil (Small Modular Reactor/SMR) dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2032.
Komitmen tersebut tertuang dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih di Washington D.C. pada Kamis, 19 Februari 2026, waktu setempat, sebagai bagian dari pendekatan kemitraan publik-swasta modern. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah menjalin kerja sama dengan perusahaan AS, NuScale Power OVS LLC, untuk proyek ini.
Pengembangan Teknologi SMR dan Mitra Strategis
NuScale Power, perusahaan asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pionir teknologi SMR dan telah mengantongi sertifikasi desain dari US Nuclear Regulatory Commission (US NRC), dipastikan menjadi pengembang utama untuk lokasi Kalimantan Barat. Selain itu, JGC Corporation dari Jepang juga turut terlibat dalam pengembangan ini. Airlangga Hartarto menjelaskan, “Kita akan kerja sama pengembangan small modular reactor nuklir, yang sekarang PLN dan AS sudah ada kerja sama, MoU dan feasibility study dengan NuScale.”
Studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk pengembangan SMR antara PLN Indonesia Power dan NuScale diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 bulan. Hasil studi ini selanjutnya akan dievaluasi oleh United States Trade and Development Agency (USTDA). Lokasi proyek tetap di Kalimantan Barat, sesuai dengan kajian awal yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Target Operasi dan Potensi Lokasi Lain
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menargetkan PLTN pertama Indonesia dapat terhubung ke jaringan listrik nasional (on-grid) pada tahun 2032. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 mencakup pembangunan dua PLTN berkapasitas masing-masing 250 megawatt (MW), dengan total 500 MW, yang akan dibangun di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.
Meskipun Kalimantan Barat menjadi fokus utama, Bangka Belitung juga disebut sebagai kandidat kuat lokasi PLTN, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebelumnya telah mengidentifikasi sekitar 28 lokasi potensial di seluruh Indonesia. Eniya Listiani Dewi menambahkan bahwa penentuan lokasi final akan ditetapkan sekitar pertengahan tahun ini.
Tantangan dan Manfaat Energi Nuklir
Pemerintah memandang energi nuklir sebagai solusi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mendukung transisi menuju energi bersih, dan mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060. Indonesia juga memiliki cadangan uranium di Kalimantan Barat yang dapat mendukung proyek ini.
Namun, pengembangan PLTN menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) ahli nuklir yang kompeten. Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Iwa Garniwa, memperingatkan bahwa untuk mengoperasikan satu unit PLTN saja dibutuhkan minimal 1.200 tenaga ahli. Selain itu, kepastian pihak pembeli listrik (off-taker) juga menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan.
Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (Nuclear Energy Program Implementation Organization/NEPIO) juga menjadi langkah krusial yang saat ini masih menunggu tanda tangan Presiden. Di samping AS dan Jepang, negara lain seperti Rusia, Kanada, Prancis, dan Tiongkok juga telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan energi nuklir di Indonesia.