Indonesia terus memperkuat peran diplomasinya dalam upaya mewujudkan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik Palestina, di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global. Komitmen ini sejalan dengan peringatan dari berbagai pihak mengenai potensi dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara konsisten menekankan bahwa solusi dua negara, dengan berdirinya negara Palestina yang merdeka, merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan. Pernyataan ini ditegaskan dalam berbagai forum internasional, termasuk saat pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein di Amman pada 25 Februari 2026.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada 14 Januari 2026, menegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan selalu hadir dengan prinsip dan keberanian demi Palestina yang damai dan merdeka. “Palestina adalah pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya,” ujar Menlu Sugiono. Indonesia juga aktif terlibat dalam upaya internasional untuk Palestina, termasuk sebagai salah satu ketua Kelompok Kerja di PBB yang menghasilkan Deklarasi New York, serta mendorong implementasi KTT Perdamaian Sharm El Sheikh.
Kesiapan Indonesia dalam Misi Stabilisasi Gaza
Sebagai bentuk komitmen nyata, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan Indonesia siap mengerahkan hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan untuk misi stabilisasi pascakonflik di Gaza. Indonesia juga telah diminta untuk mengisi posisi Wakil Komandan dalam struktur misi stabilisasi internasional tersebut. ISF ini diharapkan menjadi instrumen sementara untuk mendukung gencatan senjata permanen dan kelancaran bantuan kemanusiaan di Gaza, sembari tetap mengupayakan perdamaian Palestina melalui solusi dua negara.
Selain itu, Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan, termasuk tim medis dan peralatan kesehatan, ke Gaza. Bantuan ini disalurkan melalui metode penerjunan udara (airdrop) menggunakan pesawat Hercules C130 bekerja sama dengan Yordania, sebagai bentuk dukungan aktif terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.
Sikap Tegas Terhadap Pelanggaran Hukum Internasional
Indonesia bersama sejumlah negara lain menunjukkan sikap tegas terhadap tindakan yang melanggar hukum internasional di Timur Tengah. Pada 24 Februari 2026, Indonesia mengutuk keras keputusan Israel yang memperluas kendali atas Tepi Barat, menyebutnya sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.” Sehari sebelumnya, Indonesia bersama 12 negara dan tiga organisasi internasional juga mengecam pernyataan provokatif Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang dianggap melegitimasi pendudukan Israel di Tepi Barat.
Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menyambut baik tawaran mediasi Presiden Prabowo Subianto dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat/Israel. Iran juga mendesak Indonesia untuk mengambil sikap tegas dalam mengutuk “agresi dan kejahatan” yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, turut menyarankan agar Indonesia secara lugas menyatakan posisinya terkait serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran, mengingat hal tersebut bertentangan dengan prinsip yang disampaikan Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB.
Dampak Gejolak Global Terhadap Ekonomi Nasional
Meskipun Indonesia aktif dalam diplomasi perdamaian, gejolak di Timur Tengah tidak dapat diabaikan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 2 Maret 2026, mengingatkan adanya dampak serius dari konflik global, termasuk eskalasi AS-Israel-Iran, terhadap ekonomi Indonesia. Hal senada disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang mewaspadai lonjakan harga energi global, terutama jika terjadi gangguan di Selat Hormuz, jalur distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia rentan terhadap tekanan inflasi, peningkatan beban subsidi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan penyempitan ruang fiskal akibat kenaikan harga energi. Tim Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D, memperingatkan bahwa penutupan Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga minyak dunia hingga USD 150 per barel, mengubah konflik geopolitik menjadi guncangan ekonomi makro.
Namun, di tengah ketidakpastian ini, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di angka 5,3% pada tahun 2025, 5,2% pada tahun 2026, dan 5,2% pada tahun 2027. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI juga menilai ketahanan nasional Indonesia sepanjang tahun 2025 berada pada posisi yang cukup tangguh dengan skor 2,84. Strategi penguatan ekonomi nasional mencakup menjaga iklim investasi yang kondusif, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.