Indonesia terus menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Sikap ini kembali ditekankan dalam berbagai forum diplomatik terkini, termasuk kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Yordania dan partisipasi aktif di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Pada Rabu, 25 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II ibn Al-Hussein di Amman. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas peningkatan kekerasan yang dilakukan Israel di wilayah Tepi Barat, yang dinilai berpotensi menghambat upaya perdamaian. “Kami sangat khawatir terhadap insiden-insiden yang terjadi di Tepi Barat. Kami merasa insiden itu dapat menghambat keberhasilan apapun upaya yang tengah kita sama-sama coba lakukan di Gaza,” kata Presiden Prabowo kepada Raja Yordania. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dengan Kerajaan Yordania dalam mencari solusi konflik Palestina. Raja Abdullah II sendiri mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Presiden Prabowo secara lugas menyatakan bahwa “satu-satunya solusi yang berkelanjutan adalah solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka dan berdiri sendiri.” Pernyataan ini menggarisbawahi posisi tak tergoyahkan Indonesia dalam isu Palestina.
Peran Indonesia dalam Board of Peace dan Resolusi PBB
Sebagai langkah konkret, Indonesia telah resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). BoP sendiri dibentuk setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan 20 poin perdamaian untuk Gaza, yang kemudian disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 18 November 2025. Presiden Prabowo menyatakan dukungan terhadap rencana 20 poin tersebut, yang semuanya berupaya mencapai solusi dua negara yang berkelanjutan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak mengindikasikan normalisasi hubungan dengan Israel. Ia menekankan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina tetap tidak berubah, yaitu “two-state solution ya berarti dua-duanya hadir. Palestina merdeka, Israel juga ada.” Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa komunikasi melalui BoP seringkali dilakukan melalui jalur diplomatik tertutup. Keanggotaan Indonesia di BoP bertujuan untuk memperkuat posisi tawar RI dalam mengawal perdamaian global, khususnya dalam mewujudkan solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina dan stabilisasi kawasan Gaza.
Selain itu, Indonesia juga menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada 17 November 2025, yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan. Indonesia juga mendukung Deklarasi New York yang diadopsi Sidang Majelis Umum PBB pada 12 September 2025, yang memuat langkah untuk mendukung solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vahd Nabyl A. Mulachela menyatakan, “Indonesia secara konsisten mendukung semua upaya di PBB yang bertujuan memperluas pengakuan global atas Palestina.”
Diplomasi Aktif Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga terus aktif dalam upaya diplomasi. Pada 26 Mei 2024, Menlu Retno mendesak negara-negara Eropa untuk mendorong implementasi solusi dua negara dalam pertemuan antara negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan Uni Eropa di Brussel, Belgia. “Pertemuan ini sangat penting artinya di tengah semakin memburuknya situasi di Palestina dan semakin tidak diindahkannya keputusan-keputusan Mahkamah Internasional oleh Israel,” ujar Menlu Retno.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan tiga seruan utama: mendorong gencatan senjata segera dan permanen, terus memberikan dukungan kepada UNRWA (Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat) untuk mencegah memburuknya situasi kemanusiaan, serta pentingnya pengakuan terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB. Menlu Retno juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell serta menteri luar negeri Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Luksemburg, secara khusus mendorong Luksemburg untuk mengakui Negara Palestina. Ia juga menegaskan komitmen kuat Indonesia, “Indonesia will always stand with Palestine.”
Pada 18 Februari 2026, Menlu Retno kembali menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada Sidang Terbuka Dewan Keamanan PBB, menegaskan kembali keyakinan bahwa perdamaian yang adil dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara. Sehari kemudian, pada 19 Februari 2026, Menlu Retno bertemu dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, membahas implementasi Resolusi DK PBB 2803 dan peran Indonesia dalam BoP serta International Stabilization Force (ISF).
Indonesia juga menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan Israel di Gaza pada 31 Januari 2026. Terkait normalisasi hubungan dengan Israel, Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup diri, namun dengan syarat solusi dua negara terwujud, yang berarti Palestina merdeka dan diakui oleh Israel. Indonesia juga terus berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza, termasuk tawaran evakuasi bagi pasien yang memerlukan perawatan darurat.