Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa laju inflasi tahunan Indonesia pada Februari 2026 melonjak signifikan hingga mencapai 4,76% secara year-on-year (YoY). Angka ini menandai level tertinggi sejak Maret 2023 dan menunjukkan peningkatan tajam dari posisi Januari 2026 yang tercatat sebesar 3,55% YoY.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa lonjakan inflasi tahunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh efek basis rendah (low base effect). Pada awal tahun 2025, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik yang menekan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan bahkan menyebabkan deflasi pada periode tersebut.
Secara bulanan, inflasi Februari 2026 tercatat sebesar 0,68% month-to-month (MoM), melampaui proyeksi konsensus pasar yang berada di angka 0,3%. Kenaikan IHK dari 109,75 pada Januari 2026 menjadi 110,50 pada Februari 2026 turut mencerminkan kondisi ini. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong utama inflasi bulanan dengan kontribusi 0,45% dan inflasi sebesar 1,54%. Komoditas yang paling dominan memberikan andil inflasi bulanan antara lain daging ayam ras (0,09%), cabai rawit (0,08%), ikan segar (0,05%), cabai merah (0,04%), serta tomat, beras, dan telur ayam ras masing-masing sebesar 0,02%.
Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mencatat inflasi tahunan yang tinggi sebesar 16,19%, dengan tarif listrik sendiri menyumbang 2,17% terhadap inflasi kelompok ini. Emas perhiasan juga memberikan andil inflasi yang cukup signifikan, yakni 1,06% secara tahunan.
Tingkat inflasi yang mencapai 4,76% ini berada di atas kisaran sasaran Bank Indonesia (BI) yang menargetkan inflasi pada 2025-2026 sekitar 2,5% ± 1%. Meskipun demikian, Bank Indonesia telah mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75% pada Januari dan Februari 2026. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mengendalikan inflasi, khususnya pada harga pangan bergejolak (volatile food) yang ditargetkan dalam kisaran 3,0-5,0%. Upaya ini mencakup menjaga ketersediaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, meningkatkan kelancaran distribusi, serta merumuskan kebijakan harga yang diatur pemerintah dengan mempertimbangkan waktu, urutan, dan besaran untuk mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Lonjakan biaya hidup ini turut menekan daya beli masyarakat. Pada November 2025, beberapa kelompok pengeluaran utama seperti makanan, minuman, tembakau, dan perawatan pribadi mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi dari inflasi umum. Bahkan, survei menunjukkan 70% keluarga di Indonesia merasakan kenaikan signifikan pada biaya kebutuhan sehari-hari di tahun 2025. Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, memperkirakan inflasi masih akan berada di rentang 4%-5,5% YoY hingga Juni atau Juli 2026, salah satunya karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi meningkatkan permintaan pangan.
Meskipun demikian, inflasi inti, yang lebih mencerminkan permintaan domestik, tercatat naik menjadi 2,63% pada Februari 2026, terkuat sejak Mei 2023, namun masih relatif terkendali. Bank Indonesia optimistis inflasi akan tetap terjaga rendah hingga 2026, seiring dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, kapasitas ekonomi yang masih besar, dan inflasi impor yang terkendali.