Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa inflasi pada Januari 2026 berada dalam kondisi terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi secara year on year (YoY) tercatat sebesar 3,55%. Angka ini memang sedikit di atas target inflasi nasional yang berada di rentang 1,5-3,5%. Namun, Tito menekankan pentingnya melihat angka tersebut secara komprehensif.
“Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/2/2026). Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Analisis Data Inflasi
Tito memaparkan bahwa penyumbang terbesar inflasi YoY Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencapai 1,72%. Kontributor utamanya adalah tarif listrik yang menyumbang 1,49%. Ia menjelaskan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh normalisasi harga listrik tanpa subsidi pada Januari 2026, berbeda dengan Januari 2025 yang masih disubsidi 50%.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil di lapangan, Tito merujuk pada inflasi secara month to month (MtM). Data BPS menunjukkan bahwa inflasi Januari 2026 secara MtM justru mengalami deflasi sebesar 0,15% dibandingkan Desember 2025. Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan angka minus 0,30%.
“Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15%,” kata Tito, mengindikasikan stabilitas harga pasca-libur panjang.
Arahan untuk Pemerintah Daerah
Meskipun inflasi nasional relatif terkendali, Tito mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami inflasi tinggi untuk segera mengambil langkah pengendalian. Ia juga meminta Pemda untuk mewaspadai pergerakan harga komoditas penting seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras di beberapa wilayah.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana. Ia mencontohkan pengalaman di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana, yang berujung pada kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.
“Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri, minimal (untuk) tiga bulan,” jelas Tito, menggarisbawahi perlunya kesiapan daerah dalam menghadapi potensi gangguan pasokan pangan.