Teheran dilaporkan telah mengambil langkah drastis dengan menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Keputusan ini muncul sebagai respons langsung terhadap serangkaian serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026), yang diklaim menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Ketegangan di Timur Tengah memuncak setelah serangan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan dan korban sipil di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Garda Revolusi Iran (IRGC) telah mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal yang melintas, menyatakan bahwa Selat Hormuz saat ini “tidak aman untuk dilintasi” akibat agresi militer oleh AS dan Israel serta tanggapan Iran. Brigadir Jenderal IRGC Ibrahim Jabari pada Sabtu (28/2/2026) mengonfirmasi pengerahan pasukan IRGC untuk menutup selat tersebut menyusul agresi terhadap Iran.
Selat Hormuz: Nadi Energi Global di Ambang Krisis
Selat Hormuz, yang terletak di antara Iran di utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di selatan, merupakan jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Dengan lebar hanya sekitar 33 hingga 39 kilometer pada titik tersempitnya, selat ini adalah titik penyumbatan (chokepoint) minyak terpenting di dunia. Setiap harinya, sekitar 20 hingga 22 persen pasokan minyak dunia, atau rata-rata 21 juta barel per hari pada tahun 2022, mengalir melalui selat ini.
Selain minyak mentah, Selat Hormuz juga menjadi rute vital bagi sekitar 20 persen perdagangan global gas alam cair (LNG), dengan Qatar sebagai eksportir terbesar yang sangat bergantung pada jalur ini. Negara-negara produsen minyak utama seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Iran sendiri sangat bergantung pada selat ini untuk ekspor mereka. Mayoritas, sekitar 82 persen minyak mentah dan kondensat yang melewati Selat Hormuz pada tahun 2022, dikirim ke pasar Asia, dengan Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan sebagai tujuan utama.
Dampak Ekonomi Global dan Respons Internasional
Ancaman penutupan Selat Hormuz telah memicu kekhawatiran serius akan krisis energi dan resesi global. Para analis energi memprediksi bahwa gangguan serius di selat ini dapat mendorong harga minyak mentah melonjak tajam, berpotensi mencapai $120 hingga $150 per barel. Lonjakan harga ini bukan hanya karena berkurangnya pasokan fisik, tetapi juga karena meningkatnya premi risiko di pasar.
Indonesia, sebagai salah satu negara pengimpor minyak, juga akan merasakan dampak langsung. Sekitar 19 persen dari total impor minyak mentah Indonesia, atau sekitar 22,8 juta barel pada tahun 2024, melewati Selat Hormuz. Penutupan jalur ini berisiko menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan biaya logistik di dalam negeri, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi.
Situasi ini juga berdampak pada sektor pelayaran global. Perusahaan logistik besar seperti CMA CGM telah menginstruksikan kapalnya untuk membatasi pergerakan di sekitar Selat Hormuz. PT Pertamina International Shipping (PIS) juga tengah mengupayakan evakuasi kapal-kapalnya dan melakukan pengawasan intensif. Sementara itu, Departemen Transportasi Amerika Serikat melalui Maritime Administration telah mengeluarkan peringatan maritim, meminta kapal-kapal komersial untuk menjaga jarak minimal 30 mil laut dari kapal militer AS.
Ketidakpastian di Tengah Ketegangan
Meskipun Garda Revolusi Iran telah mengeluarkan peringatan dan menyatakan selat tersebut tidak aman, otoritas maritim Inggris (UKMTO) melaporkan telah menerima laporan mengenai penutupan, namun belum ada konfirmasi resmi dari Iran. Laporan juga menyebutkan bahwa ratusan kapal tertahan di tengah meningkatnya ketegangan. Selain itu, sebuah kapal di perairan utara Oman, di sebelah timur Selat Hormuz, dilaporkan terkena “proyektil tak dikenal”.
Secara historis, Iran telah berulang kali mengancam akan memblokir Selat Hormuz pada saat konflik, seperti selama Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an dan ketegangan dengan AS pada tahun 2019. Namun, ini akan menjadi kali pertama Iran merealisasikan penutupan sejak konflik dengan Israel dimulai pada tahun 1979. Parlemen Iran telah mendukung langkah penutupan ini, namun keputusan akhir masih menunggu persetujuan dewan keamanan nasional Iran.