JAKARTA, 12 Februari 2026 – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) angkat bicara mengenai bergabungnya Israel ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemlu menegaskan bahwa prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.
Prinsip Kemanusiaan Tetap Utama
Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam Board of Peace tidak dapat diartikan sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, maupun sebagai bentuk legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu. Keikutsertaan Indonesia didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” kata Yvonne kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Ia menambahkan bahwa keanggotaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah posisi prinsip Indonesia. Sejak awal, Indonesia menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, serta mendesak akses bantuan kemanusiaan dan realisasi solusi dua negara.
“Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara,” ujarnya.
Dorong Keterlibatan Palestina
Yvonne menilai keterlibatan para pihak yang berkonflik merupakan bagian penting dari proses menuju perdamaian. Indonesia juga mendorong keterlibatan Otoritas Palestina demi memastikan hak dasar dan kepentingan warga di sana terpenuhi.
“Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian,” ujar Yvonne.
“Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” sambungnya.
Latar Belakang Bergabungnya Israel
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan secara resmi bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian bentukan Trump pada Rabu (11/2) waktu setempat. Pengumuman ini disampaikan saat kunjungannya ke Washington, di mana ia bertemu dengan Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Dilansir Al Arabiya dan Reuters pada Kamis (12/2/2026), foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dan Rubio menunjukkan keduanya memegang dokumen yang ditandatangani Netanyahu terkait keikutsertaan Israel dalam dewan tersebut. Netanyahu menyatakan, “Saya menandatangani masuknya Israel sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian’.”
Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu memberikan wewenang kepada dewan tersebut dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Pembentukan ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober, di bawah rencana Trump yang telah disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.
Di bawah rencana Trump, dewan tersebut bertugas mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian menyatakan bahwa dewan tersebut, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global. Pertemuan pertama dewan tersebut dijadwalkan pada 19 Februari mendatang di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.