Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026. Serangan ini menargetkan infrastruktur pertahanan dan lokasi sipil di beberapa kota Iran, termasuk Teheran, Qom, Isfahan, Kermanshah, dan Karaj, memicu respons siaga penuh dari Teheran.
Pemerintah Israel, melalui Menteri Pertahanan Israel Katz, menyatakan operasi ini sebagai tindakan preventif untuk menetralisir ancaman strategis terhadap keamanan nasionalnya. Pasca-serangan, Israel segera memberlakukan status darurat di seluruh wilayahnya, mengantisipasi balasan dari Iran berupa pesawat nirawak (drone) dan rudal balistik.
Iran Siaga Penuh, Pemimpin Tertinggi Aman
Menanggapi agresi tersebut, Iran telah mengumumkan status siaga tinggi dan memobilisasi pasukan cadangan. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran akan memberikan respons yang “tegas dan kuat” terhadap agresi gabungan AS-Israel, dengan angkatan bersenjata siap membela tanah air. Sumber intelijen mengindikasikan bahwa Iran kemungkinan akan meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS di kawasan.
Di tengah serangan yang berlangsung, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan telah dipindahkan dari Teheran ke lokasi yang aman sebelum serangan terjadi. Pejabat tinggi Iran lainnya, termasuk Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Kepala Keamanan Nasional Ali Larijani, juga dipastikan dalam kondisi aman.
Ali Larijani Ambil Alih Kendali Strategis
Sejak awal Januari 2026, Ayatollah Ali Khamenei telah mendelegasikan kendali efektif atas urusan harian negara dan persiapan perang kepada Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Langkah ini secara efektif mengesampingkan peran Presiden Masoud Pezeshkian dalam manajemen krisis makro. Larijani, seorang politikus veteran berusia 67 tahun dan mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menghadapi situasi sensitif ini berkat rekam jejak politik, kecerdasan, dan pengetahuannya.
Khamenei juga telah membentuk lingkaran kecil tokoh terpercaya, termasuk Larijani, untuk memastikan kelangsungan Republik Islam jika terjadi serangan AS atau Israel, bahkan dalam skenario pembunuhan pemimpin senior. Sebuah mekanisme suksesi berlapis telah dikembangkan untuk setiap posisi kunci militer dan pemerintahan.
Krisis Ekonomi dan Kesiapan Militer
Serangan ini terjadi di tengah gejolak domestik yang signifikan di Iran. Sejak akhir Desember 2025, gelombang unjuk rasa meluas di seluruh 31 provinsi Iran, dipicu oleh krisis ekonomi yang parah. Inflasi diperkirakan mencapai 42% pada tahun 2025 dan tidak akan turun di bawah 40% pada tahun 2026, sementara nilai mata uang Rial anjlok drastis. Sanksi internasional, termasuk sanksi PBB yang diberlakukan kembali sejak September 2025, semakin memperparah kondisi ekonomi.
Masyarakat Iran sendiri telah bersiap menghadapi potensi konflik militer dengan Amerika Serikat, menimbun persediaan darurat seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar, lilin, dan senter. Ketakutan akan konflik yang lebih menghancurkan daripada “perang 12 hari” pada Juni 2025 sangat terasa.
Di sisi militer, Iran telah meningkatkan kesiapan pertahanannya. Militer Iran mengumumkan penambahan 1.000 unit drone strategis baru, termasuk drone tempur, pengintai, dan kemampuan perang siber. Teheran juga sedang dalam negosiasi untuk membeli rudal jelajah anti-kapal supersonik CM-302 dari Tiongkok dan telah membeli rudal canggih Verba dari Rusia, sebagai bagian dari strategi respons cepat terhadap ancaman.
Negosiasi Nuklir Buntu, Ancaman Militer AS Meningkat
Serangan Israel ini juga bertepatan dengan putaran ketiga negosiasi tidak langsung antara AS dan Iran mengenai program nuklir, yang baru saja berakhir di Jenewa pada Kamis, 26 Februari 2026. Meskipun mediator Oman melaporkan adanya “kemajuan signifikan,” belum ada kesepakatan final yang tercapai. Iran bersikeras pada haknya untuk memperkaya uranium dan menuntut pencabutan sanksi internasional, sementara AS (Presiden Donald Trump) terus menekan untuk membatasi program nuklir Iran dan mengancam tindakan militer jika diplomasi gagal.
Presiden Pezeshkian menegaskan kembali bahwa Iran menentang pengembangan senjata nuklir, merujuk pada fatwa Pemimpin Tertinggi Khamenei yang melarang senjata pemusnah massal sejak awal tahun 2000-an. Namun, AS tetap skeptis dan telah mengerahkan armada tempur besar-besaran ke Teluk Persia, mengindikasikan kesiapan untuk opsi militer jika diperlukan.
Situasi ini telah memicu kekhawatiran global. Beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Swedia, dan Serbia telah mengeluarkan peringatan dan meminta warganya untuk segera meninggalkan Iran. Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel demi meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.