Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2026, termasuk periode Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Keputusan ini, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, juga disertai dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan imbauan serupa untuk pekerja swasta, guna mengurai kepadatan arus mudik dan balik Lebaran.
Berdasarkan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi RI Nomor 1497, 2, dan 5 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 19 September 2025, total hari libur nasional di tahun 2026 adalah 17 hari, ditambah 8 hari cuti bersama.
Rangkaian Libur Panjang Idul Fitri 2026
Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H diperkirakan akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, menurut kalender Hijriah terbitan Kementerian Agama. Namun, penetapan resmi 1 Syawal 1447 H akan diputuskan melalui sidang isbat yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada Kamis, 19 Maret 2026, pukul 16.00 WIB, di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Sidang isbat ini akan memadukan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal) untuk memastikan tanggal pasti.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Potensi perbedaan tanggal perayaan Lebaran ini diharapkan dapat disikapi dengan saling menghormati.
Adapun jadwal libur nasional dan cuti bersama yang berdekatan dengan Idul Fitri 2026 adalah sebagai berikut:
- Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
- Kamis, 19 Maret 2026: Libur Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
- Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H
- Sabtu-Minggu, 21-22 Maret 2026: Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1447 H
- Senin-Selasa, 23-24 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H
Dengan adanya kombinasi libur nasional dan cuti bersama ini, masyarakat dapat menikmati periode libur panjang hingga 17 hari, terhitung mulai 18 Maret hingga 1 April 2026, termasuk akhir pekan yang mengapit.
Kebijakan WFA untuk ASN dan Pekerja Swasta
Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan mengurai kemacetan parah selama periode mudik dan balik Lebaran, pemerintah kembali menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).
WFA bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penerapan WFA bagi ASN berlaku selama lima hari, yaitu pada 16-17 Maret 2026 (dua hari sebelum libur Nyepi dan Lebaran) serta 25-27 Maret 2026 (tiga hari setelah libur Idul Fitri). Kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2026, yang diterbitkan pada Februari 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa WFA bukanlah hari libur tambahan, melainkan pengaturan fleksibilitas kerja untuk membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa pengaturan WFA diserahkan kepada pimpinan instansi pusat dan daerah dengan pendekatan selektif, dengan tetap memastikan layanan publik esensial berjalan optimal. Kebijakan WFA ini juga bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penting dicatat, WFA tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN.
WFA bagi Pekerja Swasta
Serupa dengan ASN, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga mengimbau perusahaan swasta untuk memberikan kesempatan WFA kepada pekerja/buruh. Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/II/2026, yang ditandatangani pada 13 Februari 2026. Tanggal yang direkomendasikan untuk WFA bagi pekerja swasta adalah 16-17 Maret 2026 dan 25-27 Maret 2026.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat, menjaga produktivitas kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Kemenaker menekankan bahwa WFA tidak wajib untuk semua sektor, terutama bagi bidang-bidang esensial seperti kesehatan, logistik, transportasi, keamanan, perhotelan, dan manufaktur yang berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi dan pelayanan publik. Pelaksanaan WFA bagi swasta disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan kebutuhan operasional perusahaan, serta tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan.