Tokyo menghadapi dilema serius di tengah krisis yang memanas di Selat Hormuz. Meskipun Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya tidak mempertimbangkan negosiasi sepihak dengan Iran terkait akses jalur vital tersebut, situasi terkini memaksa Jepang untuk mempertimbangkan berbagai opsi keamanan di tengah konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Ketegangan di Timur Tengah telah meningkat tajam sejak pecahnya perang antara Iran, AS, dan Israel pada akhir Februari 2026. Konflik ini memicu Iran untuk secara efektif menutup atau memberlakukan pembatasan di Selat Hormuz, jalur sempit yang krusial bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Penutupan ini telah mengguncang pasar energi global, menyebabkan lonjakan harga minyak dan meningkatkan risiko inflasi di berbagai negara.
Jepang Prioritaskan Keamanan Navigasi Global
Sebagai salah satu importir minyak terbesar di dunia, Jepang sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah, dengan lebih dari 90 persen impor minyak mentahnya melewati Selat Hormuz. Menanggapi krisis ini, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi menyatakan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk memastikan navigasi yang aman di Selat Hormuz.
Motegi telah melakukan serangkaian pembicaraan telepon dengan para mitranya, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud dari Arab Saudi, dan Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab, untuk menegaskan kerja sama dalam meredakan situasi. Selain itu, ia juga mendesak Iran untuk menghentikan tindakan yang mengancam jalur aman di Selat Hormuz, serta meminta pembebasan dua warga negara Jepang yang ditahan di Iran.
Wacana Pengerahan Pasukan Bela Diri
Di tengah desakan dari Presiden AS Donald Trump agar negara-negara sekutu mengirim kapal perang untuk mengamankan Selat Hormuz, Jepang mempertimbangkan kemungkinan pengerahan Pasukan Bela Diri (SDF) untuk misi pengawalan atau pembersihan ranjau. Namun, langkah ini merupakan isu yang sangat sensitif secara politik dan konstitusional bagi Jepang, mengingat konstitusi pasifisnya yang melarang perang. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait pengiriman kapal perang Jepang ke Timur Tengah.
Tawaran Iran dan Kecaman Internasional
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengklaim bahwa Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup dan siap memfasilitasi pelayaran kapal-kapal Jepang jika ada koordinasi dengan Teheran. Araghchi menjelaskan, pembatasan hanya diberlakukan untuk kapal-kapal milik negara yang terlibat dalam serangan terhadap Iran, sementara kapal dari negara lain seperti India, Pakistan, dan Turki dilaporkan masih dapat melintas. Ia juga menolak gagasan gencatan senjata sementara, menyerukan pengakhiran perang yang lengkap, komprehensif, dan langgeng.
Sikap Iran ini mendapat kecaman keras dari komunitas internasional. Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Jepang secara bersama-sama mengutuk serangan Iran terhadap kapal dagang dan infrastruktur sipil di Teluk Persia, serta ancaman penutupan Selat Hormuz, yang dianggap melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817. Lalu lintas kapal tanker di selat tersebut dilaporkan anjlok lebih dari 80 persen sejak eskalasi konflik.