Pemerintah Jepang memutuskan untuk mencabut sementara pembatasan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara selama satu tahun, efektif mulai April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat untuk memperkuat keamanan pasokan energi di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah yang mengancam jalur distribusi minyak dan gas global.
Perdana Menteri Sanae Takaichi diperkirakan akan mengumumkan keputusan ini, menyusul presentasi proposal oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) kepada dewan penasihatnya. Langkah ini memungkinkan PLTU batu bara yang lebih tua dan kurang efisien untuk beroperasi pada kapasitas penuh, meskipun sebelumnya dibatasi untuk mengurangi emisi karbon dioksida.
Dampak Konflik Timur Tengah dan Ketergantungan Energi
Ketegangan yang memanas di Timur Tengah, khususnya setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026, telah menyebabkan blokade efektif di Selat Hormuz. Jalur ini secara historis menjadi rute utama bagi sebagian besar impor minyak mentah Jepang. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius akan terganggunya pasokan energi, mengingat Jepang sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan energinya.
Batu bara menjadi pilihan strategis karena pasokannya bagi Jepang tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga akibat konflik di Timur Tengah. Mayoritas pasokan batu bara Jepang berasal dari Australia (74,8%), Indonesia (12,8%), dan Kanada (4,1%). Meskipun harga spot batu bara bermutu tinggi di Pelabuhan Newcastle, Australia, telah melonjak menjadi US$135 per ton pada 23 Maret 2026—naik 16% sejak serangan terhadap Iran dan tertinggi sejak Desember 2024—pemerintah Jepang tetap memandang batu bara sebagai solusi jangka pendek yang vital.
Keputusan ini diperkirakan dapat mengimbangi penggunaan 530.000 metrik ton gas alam cair (LNG) setiap tahunnya, setara dengan 13% dari 4 juta ton LNG yang diimpor Jepang melalui Selat Hormuz. Sektor tenaga termal, yang mencakup LNG, batu bara, dan minyak, saat ini menyumbang sekitar 70% dari total pembangkit listrik Jepang.
Menyeimbangkan Keamanan Energi dan Komitmen Iklim
Langkah sementara ini menimbulkan tantangan bagi komitmen jangka panjang Jepang untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Sejak Oktober 2020, Jepang telah menargetkan nol emisi gas rumah kaca bersih pada pertengahan abad ini, sebuah tujuan yang juga didukung oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi. Jepang juga menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 60% pada tahun 2035 dari tingkat tahun 2013, meskipun beberapa pihak menilai target ini masih belum cukup ambisius untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris.
Di sisi lain, Jepang terus berupaya mendiversifikasi bauran energinya. Kebangkitan energi nuklir menjadi salah satu pilar utama. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Kashiwazaki-Kariwa, yang merupakan PLTN terbesar di dunia, telah kembali beroperasi pada 9 Februari 2026, setelah nonaktif sejak bencana Fukushima 2011. Pengaktifan kembali reaktor nuklir ini merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai target netralitas karbon.
Selain itu, Jepang juga menargetkan energi terbarukan menjadi sumber listrik terbesar pada tahun 2040, dengan kontribusi 50-60% pada bauran energi 2050. Jepang juga aktif dalam kerja sama internasional, seperti inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC), untuk mendorong pengembangan energi hijau dan investasi di sektor energi terbarukan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Keputusan untuk mengizinkan PLTU batu bara beroperasi penuh mencerminkan dilema kompleks yang dihadapi Jepang: menjaga stabilitas pasokan energi dalam jangka pendek di tengah krisis global, sambil tetap berpegang pada visi dekarbonisasi jangka panjang.