Tokyo – Jepang secara tegas menolak gagasan negosiasi sepihak dengan Iran untuk mengamankan akses bagi kapal-kapalnya melalui Selat Hormuz. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada Minggu, 22 Maret 2026, di tengah krisis geopolitik dan ekonomi yang terus berlanjut di jalur pelayaran vital tersebut.
Motegi menyatakan bahwa Jepang tidak mempertimbangkan pendekatan semacam itu, meskipun ada laporan bahwa Teheran siap memberikan akses. “Ini bukan sesuatu yang kami pertimbangkan saat ini,” ujar Motegi dalam sebuah program televisi Fuji. Ia menambahkan bahwa Jepang berfokus pada upaya untuk memastikan “kondisi di mana setiap orang dapat lewat,” menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi yang luas.
Krisis Selat Hormuz dan Dampaknya
Selat Hormuz telah mengalami gangguan geopolitik dan ekonomi yang signifikan sejak 28 Februari 2026, menyusul serangan militer gabungan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang juga menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Sebagai respons, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran melancarkan serangan rudal dan drone balasan, serta mengeluarkan peringatan yang melarang kapal melintas di selat tersebut, menyebabkan terhentinya lalu lintas pelayaran secara efektif.
Gangguan ini berdampak pada sekitar 20% pasokan minyak harian dunia dan volume gas alam cair (LNG) yang signifikan. Akibatnya, harga minyak mentah Brent melonjak melampaui US$100 per barel pada 8 Maret 2026, untuk pertama kalinya dalam empat tahun, dan mencapai puncaknya pada US$126 per barel.
Sikap Iran dan Upaya Internasional
Meskipun ada pembatasan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengklaim bahwa Selat Hormuz “terbuka” dan mengindikasikan Teheran siap mengizinkan kapal-kapal terkait Jepang untuk transit jika berkoordinasi dengan Iran. Araghchi juga berpendapat bahwa setelah perang berakhir, negara-negara Teluk harus menyusun protokol baru untuk Selat Hormuz guna memastikan jalur aman yang selaras dengan kepentingan Iran dan regional. Parlemen Iran bahkan sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan biaya untuk “jalur aman” melalui selat tersebut.
Namun, Jepang tidak sendirian dalam menyerukan kebebasan navigasi. Pada 19 Maret 2026, para pemimpin dari Jepang dan enam negara lainnya—Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Kanada—mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Iran terhadap kapal komersial tak bersenjata dan infrastruktur sipil, serta penutupan de facto Selat Hormuz. Mereka menyatakan kesiapan untuk berkontribusi pada “upaya yang tepat untuk memastikan jalur aman” melalui selat tersebut.
Ketergantungan Energi Jepang dan Potensi Bantuan
Jepang sangat bergantung pada Timur Tengah untuk lebih dari 90% impor minyak mentahnya, yang sebagian besar biasanya melewati Selat Hormuz. Mengingat pentingnya jalur ini, Motegi juga mengisyaratkan kemungkinan pengerahan Pasukan Bela Diri (SDF) Jepang untuk operasi penyapuan ranjau di Selat Hormuz, dengan syarat gencatan senjata tercapai dalam konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Di sisi lain, Amerika Serikat telah mencoba meredakan tekanan harga energi global dengan sementara waktu mencabut sanksi terhadap sekitar 140 juta barel minyak Iran yang sudah berada di laut. Langkah ini, yang bertujuan untuk membawa pasokan tambahan ke pasar, menuai skeptisisme karena berpotensi memberikan keuntungan bagi upaya perang Iran.
Secara hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menegaskan bahwa “semua kapal dan pesawat menikmati hak lintas transit, yang tidak boleh dihalangi.” Meskipun Iran bukan pihak dalam konvensi tersebut, ketentuan ini secara luas dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara.