Jakarta – Sahrin Hamid, yang dikenal sebagai juru bicara Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dan kini menjabat Ketua Umum Gerakan Rakyat, secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Surat pengunduran diri ini telah disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Amanah Partai Politik Mendorong Keputusan
Keputusan Sahrin untuk mundur didasari oleh amanah yang diterimanya sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Ia menyatakan ingin menjunjung tinggi integritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tidak merangkap jabatan di partai politik.
“Bahwa pada tanggal 18 Januari 2026 di Jakarta, di dalam Rapat Kerja Nasional I 2026 Gerakan Rakyat, kami ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031 dan diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai di semua tingkatan,” ungkap Sahrin kepada wartawan pada Kamis (22/1/2026).
Sahrin menjelaskan bahwa persyaratan untuk menduduki posisi komisaris di BUMD melarang adanya keterkaitan dengan partai politik. “Persyaratan untuk menjabat komisaris tidak diperbolehkan berasal dari partai politik,” tegasnya.
Mandat untuk memimpin partai mengharuskan Sahrin untuk segera fokus pada pembentukan struktur kepengurusan partai di berbagai tingkatan. “Untuk menjaga integritas terhadap kepatuhan ketentuan hukum tersebut di atas, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari posisi sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo,” sambungnya.
Gerakan Rakyat Resmi Menjadi Partai Politik
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat telah secara resmi mendeklarasikan diri untuk bertransformasi menjadi partai politik pada tahun ini, menyusul penyelenggaraan rapat kerja nasional. Salah satu visi utama mereka adalah mengusung Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin Hamid saat itu, dalam siaran langsung YouTube Gerakan Rakyat pada Minggu (18/1).
Sahrin menambahkan bahwa perjuangan Gerakan Rakyat sejak 2023 telah menumbuhkan harapan yang semakin besar. Ia menegaskan bahwa ormas ini akan resmi menjadi partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat.
“Dan di awal 2026, kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini, melalui rapat kerja nasional, telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat,” katanya.
Ia mengakui bahwa proses pendirian partai politik di Indonesia bukanlah hal yang mudah. “Tentunya bukanlah sebuah perjuangan yang ringan. Kita semua sadar bahwa mendirikan partai politik di Indonesia ini dan mungkin bisa dicek di seluruh negara barangkali, pendirian partai politik di Indonesia adalah penuh dengan syarat-syarat yang mungkin sangat-sangat berat di muka bumi ini,” tutupnya.