Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menyambut baik tawaran mediasi dari Indonesia menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah. Seruan ini disampaikan setelah serangan yang disebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang memicu ketegangan regional. Iran juga mendesak Indonesia untuk mengambil sikap tegas dalam mengutuk agresi tersebut.
Serangan militer tersebut dilaporkan menargetkan lokasi-lokasi sipil dan infrastruktur vital di Teheran serta sejumlah kota lain di Iran. Klaim Iran menyebutkan bahwa Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, turut menjadi korban tewas dalam insiden tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Kedutaan Besar Iran mengecam keras serangan itu sebagai pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional. Pihak Iran menilai tindakan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Iran juga menegaskan haknya untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB, serta mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah dalam merespons situasi tersebut.
Menanggapi situasi yang memanas, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan penyesalan mendalam atas gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berujung pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna menciptakan kembali kondisi keamanan yang kondusif. Bahkan, apabila disetujui oleh kedua belah pihak, Presiden Prabowo bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi secara langsung.
Meskipun tawaran mediasi ini disambut baik oleh Iran, sejumlah pengamat hubungan internasional menyuarakan keraguan terhadap efektivitas peran Indonesia. Mantan Duta Besar Dino Patti Djalal, misalnya, mencermati bahwa Presiden Prabowo belum pernah mengunjungi Iran dalam lebih dari 40 kunjungan kenegaraan sejak menjabat pada Oktober 2024, sehingga belum ada kedekatan atau kepercayaan dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia saat ini.
Keraguan ini juga diperkuat oleh pandangan peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, yang menyebut Indonesia tidak punya “posisi politik, moral dan kepentingan” untuk menjadi mediator dalam konflik AS dan Iran. Selain itu, Dosen hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai keterlibatan Indonesia dalam “Board of Peace” yang dibentuk Presiden AS Donald Trump dapat menimbulkan kesan di mata Iran bahwa Indonesia lebih condong ke AS. Ia juga menyoroti bahwa respons Indonesia dinilai “terlalu lunak” karena tidak menyinggung soal pelanggaran Piagam PBB yang dilakukan AS.
Eskalasi konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga memicu kekhawatiran global akan gangguan rantai pasok dan lonjakan harga komoditas energi. Dewan Penasihat CILT Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan operasi militer besar ini mengancam stabilitas ekonomi dunia, terutama jika Iran melakukan blokade di Selat Hormuz. Dampak langsung terlihat pada kenaikan harga minyak WTI dan Brent yang masing-masing menyentuh 67 dolar AS dan 72,8 dolar AS pada Sabtu (28/2).
Sebelumnya, pada 10 Februari 2026, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memuji konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan nonblok. Sikap tersebut dinilainya sejalan dengan pendekatan yang juga dijalankan Iran dan negara-negara independen lainnya. Indonesia sendiri telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk perdamaian di Timur Tengah, termasuk solusi dua negara dengan berdirinya negara Palestina yang merdeka sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran. MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari “Board of Peace” dan menyerukan agar Indonesia mengambil peran juru damai yang lebih tegas untuk menghentikan konflik.