Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana yang mencapai triliunan rupiah hingga ke tingkat desa.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Selasa, 17 Maret 2026, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, BGN mengajukan permintaan agar seorang pejabat eselon II dari Kejagung dapat ditempatkan di Inspektorat BGN di tingkat pusat. Penempatan ini bertujuan untuk memperkuat tim pengawasan internal BGN.
Pengawasan Menyeluruh hingga Akar Rumput
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa 93 persen dari total anggaran BGN disalurkan langsung untuk program Makan Bergizi Gratis. Dana tersebut didistribusikan kepada lebih dari 25.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap SPPG rata-rata menerima dana hingga Rp 1 miliar per bulan, bahkan lebih tinggi di daerah dengan biaya logistik yang mahal seperti Papua. Besarnya perputaran dana ini menjadi alasan utama diperlukannya pengawasan yang lebih ketat.
Untuk itu, selain penempatan pejabat di internal BGN, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) akan mengerahkan jaringannya hingga ke tingkat desa. Komponen Kejagung di daerah akan turut mengawasi penggunaan anggaran SPPG agar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis yang berlaku. Pendekatan pengawasan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan penyimpangan.
“Kami ingin menambah satu komponen pengawasan melalui seluruh komponen Jaksa Agung di daerah. Ini untuk mencegah agar seluruh mitra bekerja dengan seoptimal mungkin dan secermat mungkin,” ujar Dadan Hindayana.
Latar Belakang Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan secara bertahap sejak 6 Januari 2025. Program ini menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA/SMK, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah meningkatkan gizi masyarakat, menekan angka stunting, dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) Indonesia sejak dini.
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk MBG. Anggaran per porsi makanan ditetapkan sebesar Rp 10.000, setelah sebelumnya sempat diusulkan Rp 15.000. Program ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi di tingkat akar rumput dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Tantangan dan Komitmen Perbaikan
Meskipun memiliki tujuan mulia, implementasi MBG tidak lepas dari tantangan. Sejak Januari 2025, lebih dari 10.000 kasus keracunan massal dilaporkan terjadi di berbagai daerah, seperti di Sukoharjo dan Empat Lawang. BGN juga telah menutup sementara 62 SPPG karena tidak memenuhi standar penyajian makanan, baik dari sisi kualitas maupun kelayakan.
Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya kendala di lapangan, namun menegaskan bahwa persentase insiden keracunan sangat rendah, sekitar 0,0007 persen dari total makanan yang didistribusikan. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pengawasan dan standar operasional guna menjamin kualitas dan keamanan pangan. Dengan adanya pengawasan dari Kejagung, diharapkan potensi penyimpangan dapat diminimalkan, dan tindakan tegas akan diambil jika terbukti ada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan anggaran.