Teheran diguncang oleh kabar kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada 28 Februari 2026, menyusul serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Insiden ini sontak memicu gelombang ketidakpastian politik di Iran dan eskalasi konflik yang meluas di kawasan Timur Tengah, mendorong para pemimpin dunia untuk menyerukan deeskalasi segera.
Khamenei, yang berusia 86 tahun, dilaporkan tewas dalam serangan udara yang menargetkan kompleks kediamannya di Teheran. Serangan ini merupakan bagian dari kampanye militer “masif dan berkelanjutan” yang dilancarkan oleh AS dan Israel, dengan tujuan yang disebut-sebut sebagai perubahan rezim di Iran. Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengumumkan kematian Khamenei, menyebutnya sebagai “salah satu orang paling jahat dalam sejarah” dan menandai peristiwa ini sebagai “kesempatan terbesar bagi rakyat Iran untuk mengambil kembali negara mereka.”
Reaksi dan Serangan Balasan Iran
Kematian Pemimpin Tertinggi Iran ini segera direspons oleh Teheran dengan melancarkan serangan rudal dan drone secara luas. Target serangan balasan Iran mencakup wilayah Israel serta pangkalan militer AS yang tersebar di beberapa negara Timur Tengah, termasuk Bahrain, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Serangan ini juga dilaporkan menewaskan lebih dari empat puluh pejabat Iran, termasuk sejumlah tokoh militer senior seperti Mohammad Pakpour, Ali Shamkhani, Abdolrahim Mousavi, dan Aziz Nasirzadeh.
Di tengah ketegangan yang memuncak, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengutuk pembunuhan Khamenei sebagai “kejahatan besar” dan bersumpah akan membalas dendam. Sementara itu, Ali Larijani, kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, memperingatkan terhadap upaya untuk memecah belah Iran dan menyerukan persatuan nasional.
Seruan Deeskalasi dari Komunitas Internasional
Komunitas internasional bereaksi dengan campuran kekhawatiran, dukungan, dan seruan mendesak untuk menahan diri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas konfrontasi militer langsung antara AS, Israel, dan Iran. Ia mendesak semua pihak untuk segera menghentikan tembak-menembak dan kembali ke meja perundingan, memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan lebih lanjut hanya akan mengarah pada konsekuensi yang tidak terkendali bagi seluruh dunia.
Rusia dan Tiongkok secara tegas mengutuk serangan AS-Israel, menyebutnya sebagai “tindakan agresi bersenjata yang tidak beralasan” dan menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan Iran. Sebaliknya, Australia dan Kanada menyatakan dukungan terbuka terhadap serangan AS. Negara-negara sekutu utama Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, menekankan bahwa pasukan mereka tidak berpartisipasi dalam serangan tersebut, namun juga menyambut baik potensi perubahan kepemimpinan di Iran, sembari menyerukan pengekangan dan kembali ke jalur negosiasi. Pakistan juga mengutuk serangan dan balasan tersebut, mendesak semua pihak untuk menghindari tindakan lebih lanjut yang dapat merusak keamanan dan integritas wilayah negara-negara regional.
Krisis Suksesi dan Masa Depan Iran
Kematian Khamenei, yang telah memimpin Iran selama 36 tahun, menciptakan kekosongan kekuasaan dan memicu krisis suksesi. Secara konstitusional, Dewan Ahli yang beranggotakan 88 ulama bertugas memilih Pemimpin Tertinggi yang baru “sesegera mungkin”. Namun, belum ada penerus resmi yang diumumkan sebelum kematian Khamenei.
Untuk sementara, sebuah dewan kepemimpinan transisi telah dibentuk, terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dan seorang ahli hukum dari Dewan Penjaga. Beberapa nama yang disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Khamenei antara lain putranya, Mojtaba Khamenei, Ali Larijani, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, Alireza Arafi, Mohsen Qomi, Mohsen Araki, dan Hassan Khomeini. Mantan Presiden Ebrahim Raisi, yang sebelumnya dianggap sebagai kandidat kuat, meninggal dalam kecelakaan helikopter pada Mei 2024.
Situasi suksesi ini diperparah oleh kondisi “perang” yang sedang berlangsung, meningkatkan kemungkinan perebutan kekuasaan atau bahkan pergeseran menuju Republik Islam yang lebih militeristik. Di tengah kekacauan ini, tokoh oposisi Iran Reza Pahlavi bahkan menyatakan “berakhirnya Republik Islam”. Krisis ini terjadi di tengah gejolak internal Iran yang telah berlangsung sejak akhir 2025 hingga awal 2026, dipicu oleh keruntuhan ekonomi dan represi pemerintah.