Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia kembali menyuarakan peringatan keras terkait lonjakan kasus suspek campak yang signifikan di Tanah Air. Data terbaru menunjukkan tren peningkatan lebih dari tiga kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, memicu kewaspadaan di tengah masih ditemukannya Kejadian Luar Biasa (KLB) di berbagai wilayah.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, mengungkapkan bahwa perbandingan laporan bulanan menunjukkan kenaikan tajam. Pada Januari 2024, tercatat sekitar 2.000 kasus suspek campak. Angka ini melonjak menjadi 5.000 kasus pada Januari 2025, dan kembali meroket hingga 7.060 kasus suspek pada Januari 2026. “Memang terjadi kenaikan jumlah kasus, dan kita bandingkan year on year lebih tinggi di Januari 2026,” ujar dr. Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Sepanjang tahun 2025, situasi campak di Indonesia cukup mengkhawatirkan dengan tercatatnya 116 KLB yang tersebar di 89 kabupaten/kota pada 16 provinsi. Total kasus suspek mencapai 63.760, dengan 11.094 di antaranya terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium. Dari jumlah tersebut, 69 kasus berakhir dengan kematian, menempatkan angka Case Fatality Rate (CFR) di 0,1 persen. Dr. Andi Saguni menegaskan, “CFR kita 0,1 persen, itu sama dengan negara-negara maju seperti Eropa dan lainnya.” Lima provinsi dengan KLB terbanyak sepanjang 2025 meliputi Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Memasuki tahun 2026, tren peningkatan kasus campak belum sepenuhnya mereda. Hingga minggu ke-7 atau per 23 Februari 2026, Kemenkes mencatat 8.224 kasus suspek campak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 572 kasus telah terkonfirmasi laboratorium, dengan empat kasus kematian. Angka CFR pada periode ini tercatat 0,05 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2025 dan standar negara maju. Sebanyak 21 KLB suspek campak juga dilaporkan di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi, dengan 13 KLB di antaranya telah terkonfirmasi laboratorium. Lima provinsi yang paling banyak melaporkan KLB campak di awal 2026 adalah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Kewaspadaan nasional semakin diperkuat setelah Kemenkes menerima notifikasi resmi International Health Regulation (IHR) dari Otoritas Kesehatan Australia pada Februari 2026. Laporan tersebut mengonfirmasi dua kasus campak pada warga negara asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan dari Indonesia. Salah satu kasus melibatkan perempuan berusia 18 tahun dengan riwayat vaksinasi lengkap yang menempuh rute Jakarta-Perth, sementara kasus lainnya adalah anak perempuan berusia 6 tahun tanpa riwayat imunisasi yang melakukan perjalanan Jakarta-Sydney.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa kenaikan kasus campak merupakan fenomena global. “Campak itu naik di seluruh dunia sekarang. Di Indonesia juga ada kenaikan,” ucap Menkes saat ditemui di Jakarta Barat pada 26 Februari 2026. Peningkatan kasus ini, menurut Kemenkes, sangat berkaitan dengan penurunan cakupan imunisasi campak dalam beberapa tahun terakhir. Cakupan imunisasi campak-rubela (MR) dosis 1 menurun dari 92 persen pada 2024 menjadi 82 persen pada 2025, sementara dosis kedua turun dari 82,3 persen menjadi 77,6 persen pada periode yang sama. Padahal, target minimal cakupan imunisasi adalah 95 persen.
Menanggapi situasi ini, Kemenkes telah mengambil langkah-langkah mitigasi strategis. Dr. Andi Saguni menjelaskan, “Sebagai langkah cepat, kami melakukan penguatan surveilans penyakit campak serta mengintensifkan imunisasi campak tambahan bagi anak usia sekolah, terutama di daerah dengan beban kasus tertinggi sepanjang 2025–2026.” Upaya penguatan surveilans meliputi penyelidikan epidemiologi maksimal 24 jam setelah penemuan kasus dan pelaporan real-time melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). Selain itu, Kemenkes juga menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan dan memperkuat kapasitas laboratorium.
Pemerintah juga mendorong imunisasi rutin dan imunisasi kejar Measles-Rubella (MR), khususnya di wilayah dengan cakupan rendah, serta akan memberikan imunisasi MR tambahan untuk daerah KLB campak 2025-2026 dengan prioritas pada anak usia PAUD dan TK. Kemenkes menjamin bahwa vaksin yang disediakan pemerintah aman, bermutu, dan gratis. “Vaksin aman, efektif, dan menjadi kunci pencegahan. Jangan sampai masyarakat terpengaruh hoaks yang menunda imunisasi,” tegas Menkes Budi G. Sadikin. Masyarakat diimbau untuk melengkapi status imunisasi campak anak sesuai jadwal, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami gejala demam dan ruam.