Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia kembali menyalurkan program bantuan sosial (bansos) Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu (ATENSI YAPI) sepanjang tahun 2026. Program ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar serta dukungan pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua dari keluarga kurang mampu. Pencairan Bansos ATENSI YAPI 2026 telah dimulai sejak Januari dan akan berlangsung secara bertahap.
Bagi masyarakat, khususnya orang tua, wali, atau pengasuh anak yatim, piatu, maupun yatim piatu, penting untuk memahami mekanisme pengecekan status penerima dan persyaratan yang berlaku. Proses verifikasi data yang ketat dilakukan Kemensos untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Mengenal Bansos ATENSI YAPI 2026
Bansos ATENSI YAPI merupakan bagian integral dari Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang diinisiasi oleh Kemensos. Program ini secara spesifik ditujukan untuk membantu anak-anak yang berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu yang berasal dari keluarga prasejahtera atau rentan miskin. Tujuannya adalah untuk mendukung akses pendidikan, nutrisi, dan kebutuhan dasar harian mereka, sehingga kesejahteraan anak-anak tersebut lebih terjamin.
Besaran bantuan yang diberikan untuk tahun 2026 adalah Rp200.000 per anak setiap bulannya. Penyaluran dana ini tidak selalu dilakukan setiap bulan, melainkan seringkali dirapel untuk beberapa bulan sekaligus. Sebagai contoh, penerima dapat menerima Rp400.000 untuk dua bulan atau Rp600.000 untuk tiga bulan dalam satu kali pencairan. Total bantuan yang bisa diterima dalam setahun penuh mencapai Rp2.400.000 per anak.
Syarat Penerima Bansos ATENSI YAPI 2026
Untuk dapat menjadi penerima Bansos ATENSI YAPI 2026, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi:
- Anak berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu.
- Berasal dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin.
- Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau database Kemensos dan Dinas Sosial setempat.
- Memiliki wali atau pengasuh resmi.
- Data kependudukan anak dan wali sudah diverifikasi serta diperbarui.
- Memiliki dokumen identitas resmi seperti Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, atau surat keterangan kematian orang tua.
- Berusia di bawah 18 tahun.
- Tidak menerima bantuan sosial lain yang tumpang tindih, meskipun anak yang menerima komponen PKH mungkin perlu diverifikasi ulang.
Pendaftaran calon penerima baru hingga saat ini harus dilakukan melalui Dinas Sosial setempat atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), belum ada portal pendaftaran online mandiri. Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi data, pemutakhiran data domisili, status pendidikan, serta data wali/pengasuh sebelum pencairan.
Cara Cek Status Penerima Bansos ATENSI YAPI 2026
Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui platform resmi Kemensos, baik melalui situs web maupun aplikasi:
Melalui Situs Web cekbansos.kemensos.go.id
- Buka peramban di perangkat Anda dan kunjungi situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih data wilayah domisili Anda, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Masukkan Nama Lengkap Anda sesuai dengan yang tertera di KTP.
- Ketik ulang empat huruf kode Captcha yang muncul di layar. Jika kode tidak jelas, klik kotak kode tersebut untuk mendapatkan kode baru.
- Klik tombol “Cari Data”.
- Sistem akan menampilkan informasi mengenai status Anda sebagai penerima bansos, jenis bantuan yang diterima, dan periode penyalurannya.
Melalui Aplikasi “Cek Bansos”
- Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Kementerian Sosial melalui Google Play Store (untuk Android) atau App Store (untuk iOS).
- Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi dengan mengisi data diri sesuai NIK dan Kartu Keluarga (KK), serta mengunggah foto KTP dan swafoto.
- Tunggu proses verifikasi akun.
- Setelah akun terverifikasi, masuk ke aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos” atau “Profil” untuk melihat status kepesertaan Anda.
- Aplikasi ini juga menyediakan fitur “Usul” atau “Sanggah” jika terdapat ketidaksesuaian data.
Klarifikasi BLT Kesra Rp900 Ribu di Tahun 2026
Mengenai informasi yang beredar tentang pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900 ribu di tahun 2026, pemerintah telah memberikan klarifikasi. Program BLT Kesra merupakan bantuan bersifat ad-hoc atau sementara yang telah selesai disalurkan pada akhir tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa program ini berakhir pada 31 Desember 2025.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah lebih memprioritaskan program perlindungan sosial jangka panjang dan berkelanjutan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Anggaran perlindungan sosial untuk tahun 2026 dialokasikan sekitar Rp508 triliun untuk memperkuat program-program tersebut.
Penting bagi masyarakat untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial setempat dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi untuk menghindari kesalahpahaman atau penipuan. Pembaruan data kependudukan secara berkala juga sangat dianjurkan agar bantuan sosial dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.