Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia memastikan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 1 tahun anggaran 2026 terus berlanjut sepanjang Maret ini. Bantuan senilai total Rp600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini dialokasikan untuk periode Januari hingga Maret 2026, dengan proses pencairan yang telah dimulai sejak Februari lalu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan sosial reguler, termasuk BPNT, telah mencapai lebih dari 90 persen secara nasional per akhir Februari. Penyaluran ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok di tengah momen Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Mekanisme dan Besaran Bantuan
Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Namun, untuk Tahap 1 tahun 2026 ini, pencairan dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp600.000. Dana BPNT ini disalurkan melalui dua mekanisme utama. Pertama, transfer langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, serta BSI untuk wilayah tertentu. Kedua, penyaluran melalui PT Pos Indonesia, khususnya bagi KPM yang berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Pemerintah menjelaskan bahwa dana BPNT ini diperuntukkan khusus untuk pembelian kebutuhan pangan pokok di e-warong atau agen bank resmi yang telah bekerja sama. Meskipun pencairan telah dimulai, masyarakat diimbau untuk tidak panik jika dana belum masuk ke rekening di awal bulan Maret, sebab proses distribusi dilakukan secara bertahap dan tidak serentak di seluruh daerah, menyesuaikan kesiapan data dan mekanisme di lapangan.
Syarat dan Cara Cek Penerima
KPM penerima BPNT adalah mereka yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Syarat utama lainnya meliputi status Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan (desil 1-4), tidak sedang menerima bantuan sejenis dari program lain, serta bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.
Untuk memastikan status kepesertaan dan jadwal pencairan, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui dua kanal resmi yang disediakan Kemensos.
- Melalui Website Resmi: Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) dan nama lengkap sesuai KTP, lalu ketik kode verifikasi atau captcha yang muncul, kemudian klik ‘Cari Data’.
- Melalui Aplikasi Cek Bansos: Unduh aplikasi ‘Cek Bansos’ di Play Store atau App Store. Setelah registrasi dan verifikasi akun, pilih menu ‘Cek Bansos’, isi data sesuai KTP, dan klik ‘Cari Data’.
Kemensos mengingatkan bahwa seluruh layanan pengecekan bansos ini bersifat gratis. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan atau penyebaran tautan palsu yang meminta data pribadi dengan dalih informasi pencairan bantuan.