Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sepanjang tahun 2026. Memasuki akhir Februari 2026, proses pencairan bansos untuk triwulan pertama (Januari-Maret) dilaporkan telah mencapai 85 persen dari target yang ditetapkan. Masyarakat kini semakin dimudahkan untuk memverifikasi status kepesertaan dan peringkat kesejahteraan keluarga (desil) melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara daring.
Penyaluran bansos ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli serta menopang kebutuhan dasar keluarga rentan di seluruh Indonesia. Program PKH dan BPNT disalurkan secara bertahap, umumnya empat kali dalam setahun atau setiap tiga bulan sekali. Tahap I mencakup periode Januari-Maret, Tahap II April-Juni, Tahap III Juli-September, dan Tahap IV Oktober-Desember.
Basis Data DTSEN dan Kriteria Desil Terbaru
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Kemensos menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama. DTSEN, yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan diperbarui secara berkala.
Peringkat desil menjadi indikator krusial dalam penentuan kelayakan penerima. Masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 menjadi prioritas utama penerima bansos. Terdapat perubahan signifikan pada kriteria penerima BPNT mulai tahun 2026, di mana bantuan ini kini hanya menyasar masyarakat di Desil 1 hingga Desil 4. Kebijakan ini berbeda dari tahun sebelumnya yang dapat menjangkau hingga Desil 5, dan telah mengalihkan kuota sekitar 1.735.032 penerima BPNT ke kelompok yang lebih rentan. Sementara itu, penerima PKH tetap diprioritaskan untuk Desil 1-4.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial, Joko Widiarto, menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis. “Desil bersifat dinamis, jika tidak sesuai dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial, atau melalui aplikasi cek Bansos,” ujarnya pada Senin, 16 Februari 2026. Pembaruan data DTKS dan desil kesejahteraan dilakukan secara berkala melalui sistem SIKS-NG, idealnya setiap bulan oleh operator desa berdasarkan verifikasi dan validasi lapangan.
Cara Mudah Cek Status Penerima Bansos Online
Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos PKH dan BPNT 2026 serta posisi desil secara mandiri melalui dua kanal resmi yang disediakan Kemensos:
1. Melalui Situs Web Resmi Kemensos
- Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih wilayah domisili secara berurutan: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.
- Ketik nama lengkap sesuai yang tertera di KTP.
- Masukkan kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar.
- Tekan tombol “CARI DATA”.
Sistem akan menampilkan informasi apakah nama yang dimasukkan terdaftar sebagai penerima bansos, jenis bantuan yang diterima, serta status periode pencairannya.
2. Melalui Aplikasi Cek Bansos
- Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Play Store atau App Store.
- Jika belum memiliki akun, pilih “Buat Akun Baru” dan isi data diri yang dibutuhkan, lalu buat username dan password.
- Masuk kembali menggunakan username dan password yang telah dibuat.
- Pada halaman utama, pilih menu “Cek Bansos”.
- Masukkan data diri mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa, kemudian masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP.
- Klik “Cari Data”, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian.
Melalui aplikasi ini, pengguna juga dapat mengusulkan diri atau anggota keluarga sebagai calon penerima bantuan sosial jika memenuhi syarat yang ditentukan.
Kriteria Penerima PKH dan BPNT 2026
Untuk dapat menjadi penerima manfaat PKH dan BPNT, masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria utama:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
- Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin berdasarkan indikator ekonomi yang ditetapkan BPS.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri, serta tidak memiliki penghasilan tetap dari negara.
- Tidak memiliki aset besar atau usaha skala menengah ke atas.
- Memiliki data kependudukan dan domisili yang valid.
Nominal Bantuan yang Disalurkan
Besaran bantuan PKH bervariasi tergantung pada komponen keluarga, seperti:
- Ibu hamil/nifas: Rp750.000 per 3 bulan.
- Anak usia 0-6 tahun: Rp750.000 per 3 bulan.
- Anak SD/sederajat: Rp225.000 per 3 bulan.
- Anak SMP/sederajat: Rp375.000 per 3 bulan.
- Anak SMA/sederajat: Rp500.000 per 3 bulan.
- Lansia (≥60 tahun): Rp600.000 per 3 bulan.
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per 3 bulan.
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000 per 3 bulan.
Untuk BPNT, bantuan diberikan sebesar Rp200.000 per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang dicairkan sekaligus untuk tiga bulan dalam setiap tahapnya, sehingga total bantuan mencapai Rp600.000 per tahap. Dana ini disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan bank penyalur Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI) atau Kantor Pos.
Penting untuk dicatat bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra senilai Rp900 ribu dipastikan tidak berlanjut di tahun 2026 karena sifatnya hanya stimulus sementara di akhir tahun 2025.