Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) secara resmi mengimbau masyarakat untuk menunda keberangkatan ibadah umrah dalam waktu dekat. Imbauan ini dikeluarkan menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang berdampak signifikan pada operasional penerbangan internasional.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keselamatan warga negara. “Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Dampak Konflik dan Gangguan Penerbangan
Situasi keamanan di Timur Tengah memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke target-target di Iran pada Sabtu (28/2/2026), termasuk di ibu kota Teheran. Serangan ini dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur serta korban sipil, dengan data Palang Merah Iran mencatat 201 orang meninggal dan 747 lainnya luka-luka. Sebagai balasan, Iran melancarkan gelombang serangan kesembilan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut pada Minggu (1/3/2026), yang disebut sebagai bagian dari Operasi True Promise 4. Serangan balasan Iran dilaporkan menewaskan satu orang dan melukai 20 lainnya di Tel Aviv. Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, juga dilaporkan meninggal dunia akibat serangan AS-Israel.
Eskalasi konflik ini secara langsung mengganggu jadwal penerbangan menuju dan dari Arab Saudi. Sejumlah maskapai terpaksa melakukan penjadwalan ulang, penundaan, bahkan pembatalan penerbangan akibat penutupan ruang udara di zona konflik. Kondisi ini berdampak pada puluhan ribu jemaah umrah Indonesia. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi hingga Sabtu (28/2/2026).
Koordinasi dan Perlindungan Jemaah
Pemerintah Indonesia, melalui Kemenhaj RI dan Kementerian Luar Negeri RI, terus berkoordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan pelayanan terbaik bagi jemaah yang terdampak. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, mengimbau jemaah yang berada di Arab Saudi untuk tetap tenang dan tidak panik.
Bagi jemaah yang mengalami penundaan kepulangan, pemerintah bersama pihak terkait berupaya memastikan mereka mendapatkan akomodasi yang aman dan layak di hotel atau tempat lain. Pemerintah Arab Saudi juga disebut akan memberikan perpanjangan visa jika masa berlaku habis.
Masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada informasi resmi dari pemerintah dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi guna menghindari keresahan. Sementara itu, terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan bahwa persiapan masih berjalan sesuai jadwal dan belum ada dampak signifikan dari situasi ini.