Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia menerima alokasi dana sekitar Rp500 juta setiap harinya. Dana ini disalurkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Anggaran BGN Langsung ke Daerah
Dadan menjelaskan, sebagian besar, yakni 93 persen dari total anggaran BGN yang mencapai Rp268 triliun, dialokasikan langsung ke SPPG. Ini berarti sekitar Rp240 triliun dana beredar di berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Ia menekankan bahwa model penyaluran anggaran ini merupakan pendekatan baru, di mana tidak ada satu rupiah pun dana yang disalurkan dari pusat melalui pemerintah daerah. “Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah [pemda],” ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya.
Hingga Jumat, 27 Februari 2026, BGN mencatat bahwa dana yang telah beredar di daerah mencapai sekitar Rp36 triliun. Perputaran dana yang masif ini dinilai menjadi penggerak roda ekonomi yang signifikan, mendorong pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Dampak Positif pada Ekonomi Lokal dan Petani
Kebijakan penyaluran anggaran langsung ke daerah ini disebut memberikan dampak langsung pada sektor produksi lokal. Dalam Program MBG, produk-produk lokal dijamin penyerapannya, menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah. Dadan mencontohkan, petani wortel di Nusa Tenggara Timur merasakan kenaikan harga hingga tiga kali lipat berkat peningkatan permintaan.
Dampak positif ini juga diklaim mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Dadan menyebutkan bahwa rata-rata NTP saat ini mencapai angka 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102. Ia optimistis NTP dapat terus meningkat hingga 150 dengan adanya program MBG.
Klarifikasi Insentif dan Struktur Biaya MBG
BGN juga mengklarifikasi isu mengenai insentif SPPG. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6 juta per hari operasional telah terintegrasi dalam pagu anggaran Rp15.000 per menu MBG, bukan sebagai tambahan di luar pagu. Insentif ini diberikan berdasarkan ketersediaan layanan (availability-based), bukan berdasarkan jumlah porsi yang diproduksi.
Sony juga membantah narasi yang menyebut mitra program memperoleh laba bersih hingga Rp1,8 miliar per tahun. Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan pendapatan kotor maksimal sebelum dikurangi investasi, penyusutan aset, serta biaya operasional lainnya. Program MBG dirancang sebagai instrumen pelayanan publik berbasis standar mutu dan tata kelola yang akuntabel, bukan skema keuntungan instan.
Struktur biaya per porsi MBG sebesar Rp15.000 mencakup komponen bahan baku sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000, biaya operasional Rp3.000, dan alokasi Rp2.000 untuk sewa lahan, bangunan, serta peralatan.
Fokus Peningkatan Kualitas dan Evaluasi
Pada tahun 2026, BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan SPPG melalui akreditasi dan sertifikasi. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, “Bahwa di tahun 2026 kualitas adalah tujuan utama Badan Gizi Nasional.”
Sebelumnya, Dadan Hindayana juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan massal yang terjadi di beberapa wilayah terkait konsumsi MBG. BGN telah melakukan investigasi dan analisis, serta akan mengevaluasi menu dan memberikan “kartu kuning” atau pemberhentian sementara bagi SPPG yang menyalahi prosedur.
Saat ini, terdapat 24.122 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia, bertindak sebagai dapur utama pengelola program MBG. BGN, yang baru berdiri pada 15 Agustus 2024, terus memperkuat sumber daya manusia dan infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan program ini.