Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas, memicu kekhawatiran global akan stabilitas ekonomi, termasuk di Indonesia. Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap pasar energi dan keuangan dunia.
Pada Senin, 2 Maret 2026, harga minyak mentah Brent melonjak 13% menjadi US$82,0 per barel setelah laporan serangan AS-Israel terhadap Iran. Bahkan, minyak mentah Brent sempat menyentuh US$82,37 per barel, level tertinggi sejak Januari 2025. Lonjakan ini terjadi menyusul serangan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei dan pejabat tinggi Iran, yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal ke Israel dan negara-negara Timur Tengah lain yang memiliki hubungan dengan AS.
Ancaman terbesar datang dari potensi gangguan di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% konsumsi minyak global. Iran dilaporkan telah menyerang beberapa kapal di selat tersebut, bahkan secara resmi menutup jalur navigasi, memicu “guncangan pasokan ganda” yang membuat tambahan produksi OPEC+ sulit diakses. Analis dari Citi memproyeksikan harga Brent bisa bergerak di kisaran US$80–US$90 per barel, sementara Wood Mackenzie memperingatkan harga bisa menembus US$100 per barel jika gangguan pasokan berkepanjangan.
Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik
Meskipun dihadapkan pada gejolak global, ekonomi Indonesia dinilai masih memiliki fondasi yang kuat. Namun, sebagai negara net importir minyak, Indonesia rentan terhadap kenaikan harga energi, yang dapat memicu inflasi impor, memperbesar beban subsidi energi, menekan ruang fiskal pemerintah, dan mengurangi daya beli masyarakat. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan, dampak kenaikan harga minyak akan mulai terasa dalam waktu sekitar satu minggu sejak eskalasi konflik, terutama terhadap distribusi dan harga BBM di pasar domestik.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mewaspadai dampak serius konflik global terhadap perekonomian dan keamanan dalam negeri. “Konflik ini mau tidak mau akan berdampak pada situasi di dalam negeri. Implikasinya tentu akan terasa pada masalah ekonomi kita,” ujar Listyo Sigit pada Minggu, 1 Maret 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif dan mendukung program hilirisasi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Proyeksi Pertumbuhan dan Inflasi
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 4,9% hingga 5,7%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2%. Proyeksi serupa juga datang dari berbagai lembaga, seperti IMF dan ADB yang memprediksi 5,1%, serta World Bank di angka 5%. Kementerian Keuangan bahkan optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 bisa mencapai 5,5%–6%.
Namun, inflasi menjadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Februari 2026 mencapai 4,76% (yoy), meningkat dari 3,55% pada Januari 2026. Inflasi Januari sendiri sedikit di atas target BI sebesar 2,5% +/- 1%. Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi signifikan sebesar 12,66% (yoy) pada Februari, didorong oleh tarif listrik dan rokok. Sementara itu, inflasi inti tercatat 2,63% (yoy) dan harga bergejolak naik 4,64% (yoy), terutama dipengaruhi oleh daging ayam ras, beras, bawang merah, dan telur ayam ras.
Langkah Mitigasi dan Fondasi Kebijakan
Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas. BI mempertahankan BI-Rate pada level 4,75% sejak November 2025 untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memitigasi risiko inflasi. Selain itu, pemerintah memperpanjang penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun hingga September 2026 guna menjaga likuiditas perbankan.
Posisi eksternal Indonesia juga dinilai solid. Neraca perdagangan mencatatkan surplus selama 66 bulan berturut-turut hingga Oktober 2025 dengan nilai US$35,88 miliar. Cadangan devisa per Januari 2026 tercatat US$154,6 miliar, cukup untuk membiayai 6,3 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional tiga bulan impor. Meskipun demikian, Fitch dan S&P Global Ratings memberikan peringatan terkait potensi berkurangnya cadangan devisa akibat aliran modal keluar dan risiko tekanan fiskal jika rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap pendapatan negara terus melampaui 15%.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menekankan bahwa dunia usaha bersikap wait and see sambil melakukan mitigasi risiko. Ia mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas energi, pangan, serta disiplin fiskal-moneter. Pemerintah berkomitmen mengelola kebijakan fiskal secara pruden dengan defisit APBN 2026 diarahkan sekitar 2,68% dari PDB.
Momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat pada 2025 diproyeksikan berlanjut hingga 2026, ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, investasi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Sektor hilirisasi sumber daya alam dan belanja pemerintah menjadi pendorong utama.