Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir akses masuk atau login bagi sejumlah editor Wikipedia di Indonesia sejak Selasa, 25 Februari 2026. Domain auth.wikimedia.org, yang merupakan gerbang autentikasi akun Wikipedia dan proyek Wikimedia lainnya, kini tercantum dalam sistem Trust Positif yang dikelola oleh Komdigi.
Meskipun halaman utama Wikipedia.org masih dapat diakses, fitur login bagi para kontributor tidak berfungsi. Pemblokiran ini secara langsung berdampak pada proses penyuntingan artikel, di mana para kontributor tidak dapat menggunakan akun terverifikasi mereka dan hanya bisa melakukan penyuntingan secara anonim.
Kecaman dari Koalisi Damai
Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai), sebuah aliansi yang terdiri dari 16 organisasi masyarakat sipil, mengecam keras tindakan pemblokiran ini. Koalisi tersebut menilai pemblokiran ini sebagai tindakan yang tidak proporsional dan berpotensi merugikan kepentingan publik. Mereka juga menyebutnya sebagai “sensor diam-diam” yang melumpuhkan produksi pengetahuan.
Dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (26/2/2026), Koalisi Damai mendesak pemerintah untuk segera membuka kembali akses login Wikipedia.org. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini menghambat produksi pengetahuan, merugikan kepentingan publik, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi apa pun.
Dampak Luas Pemblokiran
Tanpa akses login, Koalisi Damai khawatir kualitas, akuntabilitas, dan validitas artikel di Wikipedia akan menurun karena mekanisme pengawasan berbasis komunitas tidak dapat berjalan optimal. Akun dengan hak akses khusus, termasuk administrator, juga tidak dapat menjalankan fungsinya yang krusial dalam menjaga integritas konten, seperti mengunci halaman yang dirusak (vandalized), menangani artikel sensitif, serta menegakkan kebijakan editorial. Kondisi ini dinilai mengancam stabilitas dan kredibilitas Wikipedia.
Dampak pemblokiran tidak hanya terbatas pada Wikipedia, tetapi juga meluas ke proyek-proyek Wikimedia lainnya seperti Wikidata, Wikisource, dan Wiktionary. Hal ini berpotensi menghambat partisipasi warga Indonesia dalam jaringan pengetahuan terbuka global yang selama ini dibangun secara kolaboratif. Wikipedia sendiri memiliki peran penting dalam dunia pendidikan di Indonesia, menjadi rujukan informasi bagi pelajar dan mahasiswa.
Konteks Regulasi PSE Komdigi
Koalisi Damai memandang persoalan ini bersifat struktural dan tidak terlepas dari kebijakan tata kelola ruang digital, termasuk penerapan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat beserta perubahannya dalam Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021. Regulasi ini memberikan kewenangan signifikan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses, namun mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publiknya dinilai masih lemah.
Sebelumnya, pada November 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melayangkan ultimatum kepada 25 PSE lingkup privat, termasuk Wikimedia Foundation (Wikipedia), yang belum mendaftar sebagai PSE di Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, pada saat itu menegaskan bahwa sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan jika pendaftaran tidak dilakukan. Komdigi menyatakan bahwa kewajiban pendaftaran PSE merupakan upaya strategis untuk menjaga kedaulatan digital nasional dan melindungi masyarakat dari risiko di ruang digital. Meskipun demikian, Komdigi juga menyatakan terbuka untuk berdialog dan membantu proses teknis pendaftaran, namun menegaskan bahwa ruang digital Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia.
Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi atau Kemkomdigi) adalah kementerian Pemerintah Indonesia yang bertugas mengelola dan mengembangkan pemerintahan di bidang teknologi informasi komunikasi, dengan kewenangan atas perlindungan data pribadi, pengawasan arus internet, infrastruktur TIK, dan peraturan telekomunikasi.