Konflik AS-Iran Memanas, Gubernur Pramono Anung Pastikan Stok Pangan Jakarta Aman

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Serangan ini memicu balasan dari Iran, yang menargetkan Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut, menimbulkan kekhawatiran global akan eskalasi konflik yang lebih luas. Menanggapi situasi yang memanas ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa pasokan pangan di Ibu Kota tetap aman dan stabil, khususnya menjelang perayaan Idul Fitri 2026.

Eskalasi konflik dimulai dengan operasi militer gabungan AS dan Israel yang menyasar sejumlah titik strategis di Iran, termasuk area di sekitar kantor Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Media resmi Iran, IRNA, bahkan melaporkan wafatnya Ayatollah Ali Khamenei dan menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari, menandai momen krusial bagi Republik Islam Iran sejak Revolusi 1979. Sebagai respons, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke wilayah Israel serta pangkalan militer AS di Timur Tengah. Situasi ini telah mendorong sejumlah negara Eropa untuk mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya agar meninggalkan atau menghindari Iran dan beberapa wilayah Timur Tengah lainnya.

Di tengah ketidakpastian global ini, Gubernur Pramono Anung menenangkan masyarakat Jakarta. Ia menegaskan bahwa stok kebutuhan pokok di Jakarta, seperti cabai keriting, daging, dan beras, saat ini “lebih dari cukup” untuk memenuhi kebutuhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah. Pramono secara khusus menyoroti ketersediaan daging, yang kerap menjadi persoalan menjelang Lebaran, dengan menyatakan, “Yang selalu jadi persoalan di Jakarta adalah masalah daging. Alhamdulillah sekarang stok daging aman.”

Pramono juga menambahkan bahwa hasil pemantauan menunjukkan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar utama Jakarta belum mengalami lonjakan signifikan. Ia berjanji akan terus memantau situasi untuk menjaga stabilitas inflasi. Namun, Pramono mengakui bahwa tekanan terhadap ekonomi global pasti akan terjadi akibat perang ini, terutama jika Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi dunia, terganggu atau ditutup.

“Terutama kalau nanti Selat Hormuz kemudian ditutup, pasti dampaknya itu akan secara langsung terhadap supply chains dan juga harga-harga pasti mengalami kenaikan,” ujar Pramono. Selat Hormuz merupakan jalur krusial yang dilalui sekitar 20% hingga 30% pasokan minyak dunia setiap hari. Gangguan di jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak global secara tajam dan mengganggu rantai pasok. Harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate (WTI) sendiri telah menunjukkan kenaikan signifikan sejak awal tahun 2026.

Pemerintah Indonesia secara keseluruhan juga telah mengantisipasi dampak eskalasi konflik ini terhadap perekonomian nasional. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa pemerintah memantau ketat perkembangan situasi dan menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah-langkah yang disiapkan termasuk mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memperingatkan bahwa Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak, harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga minyak dunia dan gangguan logistik.

Selain itu, konflik ini juga berpotensi mengganggu warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk jemaah umrah, serta dapat mempengaruhi ekspor Indonesia ke pasar Eropa dan sektor pariwisata. Indo Pacific Strategic Intelligence (ISI) bahkan berpandangan bahwa eskalasi lanjutan dapat meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, serta mengancam keamanan maritim dan siber di kawasan ASEAN.