Eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran telah memicu kekhawatiran mendalam di kalangan dunia usaha Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperingatkan bahwa gejolak di Timur Tengah ini berpotensi menimbulkan tekanan signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama melalui lonjakan harga energi global dan gangguan rantai pasok.
Ketegangan di kawasan tersebut memuncak setelah AS dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran sepanjang akhir pekan lalu, yang dilaporkan menewaskan ratusan orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Iran membalas dengan meluncurkan rudal ke Israel serta beberapa negara Timur Tengah yang memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Dampak langsung dari operasi militer ini terlihat pada lonjakan harga minyak dunia. Kontrak minyak mentah Brent sempat melonjak 13 persen ke level 82 dolar AS per barel pada pembukaan perdagangan Asia, Senin (2/3/2026). Analis memproyeksikan harga minyak berpotensi menembus 100 dolar AS bahkan 150 dolar AS per barel jika gangguan pasokan berkepanjangan.
Ancaman terbesar datang dari penutupan atau blokade Selat Hormuz oleh Iran, yang merupakan jalur distribusi utama minyak dan gas dari Timur Tengah ke berbagai negara. Sekitar 20 persen konsumsi minyak global melewati perairan strategis ini. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa penutupan jalur ini akan menghambat arus kapal dagang, mengganggu kelancaran distribusi barang impor dan ekspor Indonesia.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Chandra Wahjudi, menambahkan bahwa gangguan di Selat Hormuz akan memicu kenaikan premi risiko dan biaya pengapalan (freight), yang berdampak pada neraca perdagangan Indonesia karena impor migas akan lebih mahal dan berpotensi memperlebar defisit fiskal akibat subsidi BBM. Kenaikan harga energi juga akan langsung mengerek biaya produksi industri dan mempersempit margin usaha, terutama bagi sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.
Dewan Penasihat CILT Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai eskalasi konflik ini akan mendorong inflasi harga energi lebih tinggi, menekan daya beli masyarakat, menahan penurunan suku bunga global, melemahkan kepercayaan pasar, bahkan menggerus ketahanan fiskal berbagai negara.
Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok di rentang 70 dolar AS per barel, lonjakan harga hingga 108 dolar AS per barel dapat membengkakkan defisit APBN hingga Rp258 triliun. Nilai tukar rupiah juga berpotensi tertekan hingga mencapai Rp17.000 per dolar AS akibat arus modal keluar dan penguatan dolar AS.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mewaspadai dampak serius konflik global ini terhadap perekonomian dan keamanan Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan iklim investasi yang kondusif. Bank Indonesia (BI) juga menyatakan kesiapan untuk melakukan langkah responsif, termasuk intervensi di pasar valuta asing, guna menjaga stabilitas rupiah. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp210 triliun untuk subsidi energi tahun ini sebagai upaya meredam dampak kenaikan harga global terhadap daya beli masyarakat.
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga minyak terhadap distribusi dan harga BBM di pasar domestik akan mulai terasa dalam waktu sekitar satu minggu sejak eskalasi konflik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendesak pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak pasar energi dan terganggunya rantai pasok global, serta menyusun skenario kontinjensi.
Meskipun neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS pada Januari 2026, yang memperpanjang tren surplus selama 69 bulan berturut-turut, peningkatan impor yang cukup tinggi sebesar 18,21 persen secara tahunan tetap menjadi perhatian di tengah gejolak global ini.