Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencapai titik didih, menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran yang berpotensi serius mengguncang stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Lonjakan harga minyak mentah dunia dan ancaman gangguan rantai pasok menjadi sorotan utama, yang dikhawatirkan dapat membengkak defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2026.
Pada 28 Februari 2026, militer AS dan Israel melancarkan serangan udara serta rudal yang menargetkan pangkalan militer, fasilitas pertahanan, dan struktur kepemimpinan Iran dalam operasi gabungan yang dinamai “Operation Lion’s Roar” oleh Israel dan “Operasi Epic Fury” oleh Departemen Pertahanan AS. Iran merespons dengan meluncurkan gelombang rudal balistik dan drone ke wilayah Israel, pangkalan militer AS, serta negara-negara sekutu di kawasan Teluk.
Konflik ini telah menimbulkan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Iran menjadi negara paling terdampak dengan 201 orang meninggal dan 747 luka-luka per 1 Maret 2026. Di Israel, 9 orang tewas dan 121 lainnya terluka, sementara tiga tentara AS juga dilaporkan tewas. Insiden paling mematikan di Iran terjadi di Minab, Iran tenggara, di mana serangan ke sekolah dasar putri menewaskan sedikitnya 148 orang.
Kematian Pemimpin Tertinggi Iran dan Penutupan Selat Hormuz
Salah satu perkembangan paling signifikan adalah tewasnya Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, dalam serangan udara gabungan AS dan Israel di Teheran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi kematian Khamenei, yang kemudian juga dilaporkan oleh media pemerintah Iran. Untuk sementara, Ayatollah Alireza Arafi telah ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi Iran.
Sebagai respons atas agresi tersebut, Iran secara resmi menutup Selat Hormuz, jalur maritim vital yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia dan 20-25 persen perdagangan gas alam cair (LNG) global. Penutupan ini memicu kekhawatiran pasar global terhadap gangguan pasokan energi dan telah menyebabkan lonjakan tajam harga minyak mentah dunia.
Harga Minyak Melonjak, APBN Indonesia Tertekan
Harga minyak mentah Brent sempat menembus level US$82,37 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) melonjak hingga US$72,38 per barel pada Senin, 2 Maret 2026. Beberapa analis memproyeksikan harga minyak dunia bahkan bisa mencapai lebih dari US$108 per barel jika eskalasi konflik terus berlanjut.
Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak ini menjadi ancaman serius terhadap ketahanan fiskal. APBN 2026 mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$70 per barel. Berdasarkan analisis sensitivitas, setiap kenaikan US$1 per barel di atas asumsi dapat menambah beban subsidi dan kompensasi energi di APBN sebesar Rp6,8 triliun (Bloomberg Technoz) atau Rp10,3 triliun (Bank Mandiri). Jika rata-rata ICP sepanjang 2026 mencapai US$108 per barel, defisit anggaran berpotensi melebar secara signifikan.
Per Januari 2026, APBN Indonesia telah mencatatkan defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB, meningkat 127,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan defisit ini masih terkendali, risiko pelebaran defisit akibat gejolak harga minyak tetap menjadi perhatian.
Antisipasi Pemerintah dan Dampak Lainnya
Pemerintah Indonesia terus memantau ketat perkembangan situasi dan menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas fiskal, dan mengendalikan inflasi. Bank Indonesia (BI) juga berkoordinasi dengan pemerintah dan siap melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, didukung oleh cadangan devisa sebesar US$154,6 miliar per Januari 2026.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa konflik ini juga akan mengganggu rantai logistik antara Indonesia dan Timur Tengah, termasuk penerbangan dan jemaah umrah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyoroti dampak langsung pada rute perdagangan, terutama dengan penutupan Selat Hormuz, yang akan meningkatkan biaya logistik dan mengancam kelancaran distribusi impor dan ekspor Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mewaspadai dampak serius konflik global ini terhadap perekonomian dan keamanan dalam negeri, menyerukan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi dalam RAPBN 2026, dengan tujuan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi serta menjaga harga energi domestik.