Situasi geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, telah memicu imbauan penundaan keberangkatan bagi puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat sebanyak 43.363 jemaah umrah terpaksa menunda perjalanan mereka ke Tanah Suci demi alasan keselamatan.
Eskalasi konflik ini, yang dilaporkan melibatkan serangan ke Teheran dan balasan rudal dari Iran, telah menyebabkan sejumlah maskapai dan negara menutup jalur udara. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, secara khusus menyampaikan imbauan agar jemaah umrah yang berencana berangkat dalam waktu dekat menunda keberangkatan mereka hingga kondisi di kawasan tersebut benar-benar kondusif.
Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, menjelaskan bahwa 43.363 jemaah yang tertunda keberangkatannya adalah mereka yang dijadwalkan berangkat sebelum pelaksanaan ibadah haji 2026. Selain itu, data melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) menunjukkan sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi. Kemenhaj terus memantau proses kepulangan mereka, dengan 6.247 jemaah telah kembali ke Tanah Air melalui penerbangan langsung antara 28 Februari hingga 1 Maret 2026.
Dampak konflik ini terasa pada operasional penerbangan. Maskapai nasional Garuda Indonesia, misalnya, telah menangguhkan sementara penerbangan dari dan menuju Doha, Qatar, sejak Sabtu, 28 Februari 2026, menyusul penutupan sementara wilayah udara Qatar. Namun, Garuda Indonesia memastikan rute internasional lainnya tetap beroperasi normal dan tidak melintasi wilayah udara yang terdampak konflik. Sementara itu, penerbangan langsung menuju Arab Saudi dari maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia Airlines dilaporkan masih beroperasi sesuai jadwal, karena rute ini tidak melintasi zona konflik.
Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Aliansi Penyelenggara Haji dan Umrah Seluruh Indonesia (ASPHIRASI), Reno Anugrah Andriyani, mencatat adanya dampak signifikan pada penerbangan transit yang menggunakan maskapai seperti Qatar Airways, Emirates, Etihad, dan Scoot, yang mengalami pembatalan atau penundaan. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan ketidakpastian bagi jemaah.
Berbeda dengan umrah, Kemenhaj memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, “Belum ada dampak-dampak yang signifikan terhadap proses perencanaan dan persiapan penyelenggaraan haji di 2026.” Ia berharap konflik di Timur Tengah segera mereda agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar.
Pemerintah, melalui Kemenhaj dan Kementerian Luar Negeri, terus berkoordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta PPIU untuk memastikan keselamatan dan perlindungan jemaah. Jemaah diimbau untuk selalu memantau status penerbangan secara berkala dan mengikuti arahan resmi dari maskapai serta PPIU. Keluarga jemaah di Tanah Air juga diminta untuk tetap tenang dan mencari informasi melalui saluran resmi pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran.