Situasi di Timur Tengah memanas drastis setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai respons, jaringan kelompok pro-Iran di Lebanon dan Irak segera melancarkan serangan balasan, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik regional yang lebih luas.
Di Lebanon, kelompok Hizbullah pada Senin, 1 Maret 2026, menembakkan roket dan pesawat nirawak ke wilayah Israel. Aksi ini diklaim sebagai balasan atas kematian Ayatollah Ali Khamenei dan agresi berulang Israel di Lebanon. Serangan ini menandai keterlibatan aktif pertama Hizbullah sejak pecahnya konflik besar antara AS-Israel dan Iran. Sebelumnya, pada Minggu, 1 Maret 2026, Hizbullah juga menggelar pertemuan ribuan orang di pinggiran selatan Beirut sebagai bentuk dukungan terhadap Iran.
Militer Israel segera merespons dengan melancarkan serangan balasan terhadap target Hizbullah di seluruh Lebanon, termasuk pinggiran selatan Beirut, pada Senin, 2 Maret 2026. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan, setidaknya 31 orang tewas dan 149 warga sipil terluka akibat serangan Israel tersebut. Militer Israel juga meminta warga di sekitar 50 kota dan desa di Lebanon untuk mengungsi karena serangan terhadap militan Hizbullah diperkirakan akan berlanjut.
Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam mengecam tindakan Hizbullah. Salam menyebut serangan roket itu “tidak bertanggung jawab” dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut justru membahayakan keamanan Lebanon serta memberikan Israel alasan untuk menyerang. Lebanon sendiri baru saja mencapai gencatan senjata dengan Israel pada November 2024 setelah 11 bulan bentrokan dan dua bulan perang terbuka yang menyebabkan kehancuran di Lebanon selatan dan sebagian Beirut, serta menewaskan sekitar 4.000 orang. Pada Februari 2026, Hizbullah juga menolak rencana pemerintah Lebanon untuk melucuti semua persenjataan di luar kendali negara.
Sementara itu, di Irak, kelompok milisi pro-Iran juga mulai bergerak. Sebuah pangkalan militer Irak yang menampung kelompok bersenjata pro-Iran, Kataeb Hezbollah, kembali diserang. Tiga serangan dilaporkan menghantam pangkalan Jurf al-Nasr, salah satu benteng utama kelompok tersebut. Dua pejuang tewas dan lima lainnya luka-luka dalam serangan rudal di markas Kataeb Hezbollah dekat Baghdad pada Sabtu, 1 Maret 2026. Kelompok payung “Perlawanan Islam di Irak” mengklaim telah melakukan 16 operasi militer menggunakan puluhan drone yang menargetkan posisi musuh di Irak dan sekitarnya. Milisi Syiah Irak lainnya, Saraya Awliya al-Dam, juga mengklaim melancarkan serangan drone yang menargetkan pasukan Amerika Serikat di Bandara Internasional Baghdad pada Senin, 2 Maret 2026.
Pemerintah Irak mengecam agresi tersebut, menutup wilayah udaranya, dan menuntut penghentian segera aksi militer di kawasan itu. Sebelumnya, Kataib Hezbollah telah memerintahkan para petempurnya untuk bersiap menghadapi skenario perang panjang jika AS menyerang Iran, serta memperingatkan AS akan “kerugian besar”. Seorang komandan Kataib Hezbollah menyatakan bahwa kelompoknya akan “mengurangi sikap menahan diri” jika serangan bertujuan menggulingkan rezim Iran.
Eskalasi ini memicu peringatan dari berbagai pihak internasional. Uni Eropa (UE) pada 1 Maret 2026, memperingatkan bahwa Timur Tengah mungkin terjerumus dalam perang berkepanjangan dan mendesak Iran untuk menghindari pembalasan tanpa pandang bulu. Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, menyatakan bahwa perang yang berlarut-larut dapat menyebabkan “kerugian serius bagi Timur Tengah”. NATO juga dilaporkan memantau situasi dengan cermat dan menyesuaikan penempatan pasukan.
Di tengah ketegangan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan membalas kematian personel militernya. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog di Iran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia juga mengimbau warga negara Indonesia untuk menunda ibadah umrah demi keamanan. Para analis memperingatkan bahwa konflik ini berpotensi mengganggu Selat Hormuz, yang dapat memicu lonjakan harga minyak global dan berdampak serius pada ekonomi dunia.