Harga minyak mentah global melonjak signifikan pada Senin, 2 Maret 2026, menyusul memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz, memicu kekhawatiran serius terhadap pasokan energi dunia dan berpotensi menekan stabilitas ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia tidak dapat dihindari dan pemerintah telah menyiapkan solusi, termasuk mengamankan pasokan dari Amerika Serikat.
Konflik di Timur Tengah mencapai titik kritis setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke Israel serta beberapa pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Sebagai respons lebih lanjut, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) secara resmi menutup Selat Hormuz, jalur maritim vital yang mengangkut sekitar 20% pasokan minyak global setiap harinya.
Penutupan Selat Hormuz ini segera memicu gejolak di pasar energi. Harga minyak mentah Brent sempat melesat hingga 13% pada pembukaan perdagangan Senin pagi, menembus angka US$82,37 per barel, level tertinggi sejak Januari 2025. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga naik menjadi sekitar US$71,9 hingga US$72 per barel. Para analis memproyeksikan harga minyak dapat terus meningkat, bahkan mencapai US$90, US$100, atau US$120 per barel jika konflik bersenjata dan blokade Selat Hormuz berlanjut.
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa lonjakan harga minyak ini akan berdampak langsung pada harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Ia membandingkan situasi ini dengan dampak perang di Ukraina sebelumnya. Selain itu, ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 juga terancam, mengingat asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok di US$70 per barel. Jika harga minyak melonjak hingga US$108 per barel, defisit APBN berisiko membengkak hingga Rp258,4 triliun. Konflik ini juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah, yang diperkirakan dapat terdepresiasi menuju Rp17.000 per dolar AS, serta memicu inflasi. Sektor lain seperti transportasi, logistik, dan pariwisata juga diprediksi akan terganggu.
Untuk mengantisipasi gejolak ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan mengalihkan sebagian sumber impor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Indonesia akan mengimpor komoditas energi senilai US$15 miliar dari Amerika Serikat. Kesepakatan ini merupakan bagian dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC.
Bahlil menegaskan bahwa perjanjian ini bukan untuk menambah total volume impor energi Indonesia, melainkan hanya menggeser sumber pasokan dari negara-negara lain, termasuk dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Rincian impor energi dari AS mencakup US$7 miliar untuk bensin, US$4,5 miliar untuk minyak mentah, dan US$3,5 miliar untuk LPG. Kebutuhan LPG Indonesia sendiri mencapai 8,3 juta ton per tahun, dengan sekitar 7 juta ton masih harus diimpor. Dalam implementasinya, skema pembelian ini akan tetap mempertimbangkan mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan, dengan LPG dari AS disebut lebih kompetitif berkat tarif masuk 0 persen.
PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga juga telah meneken nota kesepahaman dan kontrak pembelian LPG serta minyak mentah dengan beberapa perusahaan AS, seperti ExxonMobil dan Chevron, sebagai bagian dari upaya diversifikasi pasokan. Selain itu, pemerintah juga akan memantau ketersediaan pasokan dari produsen lain, termasuk Rusia.
Dalam kerangka kebijakan energi yang lebih luas, pemerintah juga menekankan kebijakan pencampuran bioetanol E5 dan E10 ke dalam bensin sebagai langkah strategis untuk mendorong ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Menteri Bahlil menyatakan bahwa impor bioetanol dari AS akan dilakukan hingga produksi domestik mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Secara keseluruhan, APBN 2026 mengalokasikan Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi dan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas energi di tengah tantangan global.