Seoul mengambil langkah darurat untuk mengamankan pasokan energi nasional di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan percepatan reaktivasi sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang sedang dalam masa pemeliharaan, sekaligus mempertimbangkan fleksibilitas operasional pembangkit batu bara.
Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan menyatakan bahwa dua unit reaktor nuklir ditargetkan untuk diaktifkan kembali pada Maret 2026 ini, diikuti oleh empat unit lainnya pada pertengahan Mei 2026. Kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap potensi gangguan pasokan energi global yang dipicu oleh perang yang berkecamuk di Timur Tengah.
Dampak Krisis Timur Tengah pada Pasokan Energi Korea Selatan
Krisis di Timur Tengah telah menyebabkan lonjakan signifikan pada harga minyak dan gas alam internasional, dengan harga minyak mentah Brent melampaui angka US$90 hingga US$100 per barel. Korea Selatan, sebagai salah satu negara pengimpor bahan bakar fosil terbesar, sangat rentan terhadap gejolak ini. Negara ini sangat bergantung pada impor minyak, gas alam, dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listriknya.
Sekitar 14% impor gas alam cair (LNG) Korea Selatan tahun lalu berasal dari Qatar, yang produksinya sempat terhenti setelah serangan drone Iran. Selain itu, sekitar 70% minyak mentah Korea Selatan diimpor melalui Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang kini menghadapi gangguan serius.
Meskipun dampak langsung terhadap tarif listrik domestik masih terbatas karena adanya jeda waktu, Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan memperingatkan bahwa tekanan biaya akan meningkat di masa depan jika harga minyak tetap tinggi atau impor LNG terganggu.
Langkah Darurat Pemerintah dan Kebijakan Energi Jangka Panjang
Menyikapi situasi genting ini, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung telah memerintahkan “langkah-langkah luar biasa” untuk menstabilkan perekonomian. Ini termasuk penerapan batas harga bahan bakar, yang merupakan kebijakan pertama dalam hampir 30 tahun, serta upaya untuk mencari rute pasokan energi alternatif. Korea Selatan juga telah mengaktifkan protokol “Crisis Level 3” dan mulai mendiversifikasi impor energi dari Teluk Persia ke wilayah Amerika, bahkan memberikan subsidi biaya pengiriman untuk rute yang lebih panjang.
Dalam jangka panjang, Korea Selatan terus memperkuat komitmennya terhadap energi nuklir. Negara ini saat ini mengoperasikan 26 reaktor nuklir yang menyumbang sekitar sepertiga dari total produksi listriknya. Berdasarkan Rencana Dasar Ketenagalistrikan ke-11 (2024-2038) yang disahkan pada Februari 2025, Korea Selatan menargetkan peningkatan pangsa energi nuklir menjadi 31,8% pada tahun 2030 dan 35,6% pada tahun 2038.
Pemerintah juga berencana membangun dua reaktor nuklir skala besar baru paling lambat tahun 2038, sebuah rencana yang mendapat dukungan kuat dari publik. Reaktor Saeul-3, misalnya, telah menerima persetujuan regulasi untuk beroperasi pada Desember 2025 dan dijadwalkan beroperasi secara komersial pada tahun 2026. Selain itu, Undang-Undang Khusus Reaktor Modular Kecil (SMR Special Act) telah disahkan pada Februari 2026 untuk mempercepat pengembangan teknologi reaktor nuklir modular kecil.
Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Kim Sung-whan menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan serta tenaga nuklir untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2050.