Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) kembali menyuarakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando langsung Presiden. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 KSPSI yang digelar di PT Victor Chinglu Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, pada Senin (16/2/2026).
Dukungan Penuh untuk Polri di Bawah Presiden
Andi Gani menegaskan komitmen gerakan buruh Indonesia untuk senantiasa bersama dan mendukung Polri. Ia menyatakan kesiapan KSPSI untuk berada di garda terdepan dalam setiap situasi yang dihadapi Polri.
“Pak Kapolri, kita gerakan buruh Indonesia konsisten, kita bersama Polri, mendukung Polri untuk tetap di bawah Presiden. Apapun yang terjadi kami berada bukan di belakang Pak Kapolri, di depan Pak Kapolri. Kalau orang belok bukan di belakang, karena yang celaka yang di depan, jadi kita maju semuanya,” ungkap Andi Gani dengan tegas.
KSPSI Akan Sampaikan Sikap di DPR RI
Lebih lanjut, Andi Gani mengungkapkan bahwa KSPSI akan turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan diselenggarakan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam forum tersebut, KSPSI akan kembali menyampaikan sikap resminya terkait dukungan terhadap keberadaan Polri di bawah Presiden.
“Komisi III DPR akan mengundang tiga presiden konfederasi buruh untuk RDPU, dan kami akan tegaskan di depan DPR RI, gerakan buruh dengan tiga konfederasi buruh terbesar akan tetap setia mengawal langkah Kapolri dan Polri khususnya, dan juga tetap mendukung dengan ketegasan Polri harus tetap di bawah Presiden,” jelas Andi Gani.
Alasan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
Andi Gani menjelaskan alasan penolakan KSPSI terhadap wacana Polri berada di bawah kementerian. Menurutnya, penempatan Polri di bawah kementerian akan menimbulkan berbagai persoalan birokrasi dan pelayanan publik.
“Karena kami tidak ingin kalau di bawah kementerian akan sangat mempersulit birokrasi, mempersulit pelayanan, dan komando Presiden terhadap Polri akan terhambat dengan birokrasi tersebut,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pelayanan pada Desk Ketenagakerjaan dipastikan akan terhambat apabila Polri berada di bawah kementerian. “Dan yang terpenting, pelayanan Desk Ketenagakerjaan dipastikan akan terhambat karena hal itu. Mohon doanya untuk KSPSI agar tetap selalu berada dan setia di garis perjuangan yang sama,” pungkasnya.
