Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 berpotensi melampaui 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini muncul di tengah kekhawatiran akan dampak berkepanjangan konflik geopolitik global, khususnya antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, yang dapat memicu lonjakan harga minyak dunia.
Untuk mengantisipasi pelebaran defisit tersebut, LPEM UI merekomendasikan pemerintah untuk melakukan penyesuaian instrumen belanja, khususnya dengan memangkas pos-pos yang dinilai kurang produktif. Langkah ini dianggap sebagai solusi realistis guna menjaga disiplin fiskal dan mencegah defisit melebar lebih jauh.
Defisit APBN 2026 di Tengah Gejolak Global
Hingga akhir Februari 2026, APBN Indonesia telah mencatat defisit sebesar Rp 135,7 triliun, setara dengan 0,53 persen dari PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa defisit di awal tahun ini merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal pemerintah untuk mempercepat stimulus ekonomi.
Namun, tekanan terhadap APBN 2026 semakin meningkat. Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel. Faktanya, harga pasar internasional kini telah menembus US$90 hingga US$103 per barel. LPEM UI memperkirakan, setiap kenaikan US$1 pada harga minyak mentah dapat menambah belanja negara sebesar Rp10,3 triliun dan penerimaan sebesar Rp3,5 triliun.
Selain itu, arus modal keluar dari pasar obligasi sebesar US$0,41 miliar hingga 6 Maret 2026 telah menekan nilai tukar rupiah hingga sempat mencapai Rp17.000 per dolar AS. Setiap kenaikan Rp100 pada nilai tukar dolar AS terhadap rupiah diperkirakan memicu penambahan belanja sebesar Rp6,1 triliun.
Skenario Pemerintah dan Pandangan Ekonom
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memaparkan tiga skenario defisit APBN 2026, yang semuanya memproyeksikan defisit di atas 3 persen PDB. Skenario optimistis memperkirakan defisit 3,18 persen PDB, skenario moderat 3,53 persen PDB, dan skenario pesimistis mencapai 4,06 persen PDB, tergantung pada fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah.
Airlangga menegaskan, “Jadi artinya, dengan berbagai skenario, defisit 3% PDB sulit dipertahankan. Kecuali mau potong belanja dan potong pertumbuhan (ekonomi).” Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pelebaran defisit APBN 2026 di atas tiga persen, dengan menyatakan bahwa keputusan akan mengikuti arahan Presiden. “Kalau perintah kan kami jalankan. Saya kan cuma tangan presiden,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa batas defisit 3 persen PDB hanya akan dipertimbangkan untuk direvisi dalam situasi darurat yang sangat besar seperti pandemi COVID-19. “Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya agak kuno,” ujar Presiden Prabowo.
Ekonom Universitas Airlangga, Ni Made Sukartini, turut mengingatkan pemerintah untuk waspada terhadap potensi defisit yang melebihi ambang batas 3 persen akibat gejolak ekonomi global dan rendahnya realisasi pajak. Senada, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyarankan pemerintah untuk tetap menjaga defisit maksimal di level 3 persen, mengingat ketentuan tersebut merupakan jangkar disiplin fiskal Indonesia.
Upaya Efisiensi dan Dampak Pasar
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mengklaim telah berhasil melakukan efisiensi anggaran negara hingga Rp308 triliun atau setara US$18 miliar pada tahun pertama pemerintahannya. Penghematan ini berasal dari pengurangan belanja yang dinilai tidak produktif, seperti perjalanan luar negeri, kegiatan seremonial, serta berbagai forum diskusi dan kajian yang tidak mendesak. Dana hasil efisiensi tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung program-program produktif, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Namun, potensi pelebaran defisit APBN ini telah direspons negatif oleh pasar. Pada Senin (16/3/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) longsor lebih dari 2 persen, meninggalkan zona 7.000 dan menjadi yang terendah sejak pertengahan tahun lalu. Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch juga telah menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.