Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menyuarakan desakan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret terkait keselamatan puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia yang masih berada di Arab Saudi. Desakan ini muncul menyusul laporan intelijen yang mengindikasikan potensi eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran di kawasan Timur Tengah, yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Anggota Komisi VIII DPR, H. Abdul Malik Haramain, menegaskan bahwa keselamatan warga negara adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. “Kami meminta pemerintah tidak menunda-nunda. Lima puluh delapan ribu jemaah itu bukan angka kecil,” kata Malik dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada 28 Februari 2026.
Kekhawatiran Eskalasi Konflik dan Dampaknya
Data terbaru dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa per akhir Februari 2026, sekitar 58.000 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Tanah Suci. Mayoritas dari mereka dijadwalkan untuk kembali ke Tanah Air pada pertengahan Maret. Namun, kekhawatiran besar muncul terkait potensi gangguan penerbangan akibat pembatasan wilayah udara jika situasi keamanan memburuk.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Fauzi, menyoroti dampak serius eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dengan AS dan Israel, terhadap keamanan penerbangan dan stabilitas regional. “Pemerintah harus proaktif, jangan menunggu korban jatuh,” ujarnya. Konflik di Laut Merah dan sekitarnya sendiri telah menyebabkan beberapa maskapai mengubah rute penerbangan, yang berujung pada penambahan waktu tempuh dan biaya operasional, serta berpotensi mempengaruhi jadwal kepulangan jemaah.
Respons Pemerintah dan Kesiapan Maskapai
Menanggapi desakan tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan di kawasan Timur Tengah dan telah berkoordinasi intensif dengan perwakilan RI di negara-negara terkait. Meskipun demikian, hingga awal Maret 2026, belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk melakukan evakuasi massal. Kendati demikian, imbauan kewaspadaan tinggi telah dikeluarkan bagi seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut.
Sementara itu, maskapai penerbangan yang melayani rute Indonesia-Arab Saudi juga telah menyiapkan rencana kontingensi. Rencana tersebut mencakup opsi pengalihan rute penerbangan atau penundaan jadwal jika situasi keamanan di Timur Tengah memburuk secara signifikan. Namun, mereka menegaskan akan menunggu instruksi resmi dari pemerintah sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.