JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman secara tegas menyoroti kondisi pasar domestik Indonesia yang dinilainya “becek, kotor, dan jorok” akibat serbuan produk impor, khususnya dari China. Pernyataan ini disampaikan Maman dalam berbagai kesempatan diskusi media pada akhir Februari 2026, menegaskan bahwa banjir produk asing menjadi faktor utama penghambat UMKM lokal untuk naik kelas.
Menurut Maman, permasalahan fundamental yang dihadapi UMKM saat ini bukan lagi terletak pada akses pembiayaan atau kapasitas produksi. Ia menekankan bahwa meskipun pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memberikan pendampingan, upaya tersebut menjadi kurang efektif jika produk UMKM kesulitan bersaing di pasar.
Banjir Produk Ilegal dan Praktik Under-Invoicing
Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa salah satu akar masalah utama adalah maraknya produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia, seringkali melalui praktik under-invoicing. Praktik ini menyebabkan barang impor tercatat dengan nilai yang jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya, sehingga harganya menjadi sangat murah di pasaran dan menciptakan persaingan tidak sehat.
Data dari United Nations Trade and Development (UNTrade) tahun 2025 yang diolah Kementerian UMKM menunjukkan kesenjangan signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan data impor Indonesia dari China. Sebagai contoh, pada tahun 2024, ekspor hijab dan syal dari China tercatat sekitar 9 juta dolar AS, namun impor Indonesia hanya 0,6 juta dolar AS. Kesenjangan serupa juga terlihat pada komoditas pakaian bayi, korset, bra, serta pakaian dalam pria dan wanita.
“Yang jadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk yang tidak terdata itu,” ungkap Maman. Ia menambahkan, “Itu yang disebut oleh Pak Presiden under-invoicing.” Praktik ini tidak hanya menggerus pendapatan negara, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas, termasuk kebangkrutan usaha dan peningkatan kredit bermasalah bagi pelaku UMKM.
Dukungan Pembiayaan dan Tantangan Pasar
Pemerintah terus berkomitmen mendukung UMKM melalui skema pembiayaan. Realisasi penyaluran KUR pada tahun 2025 mencapai Rp 270 triliun, dengan lebih dari setengahnya atau Rp 163,0 triliun disalurkan ke sektor produktif. Untuk tahun 2026, Kementerian UMKM menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 295 triliun kepada 1,37 juta debitur baru.
Namun, Maman menegaskan bahwa bantuan pembiayaan dan pendampingan tidak akan maksimal jika pasar domestik tidak diamankan. “Sebagus apapun mereka dibantu hari ini sehingga mereka bisa produksi tapi mereka enggak bisa jual barang. Pasar kita dipenuhi barang impor,” ujarnya.
Langkah Pemerintah dan Data Impor Nasional
Menyikapi kondisi ini, Menteri Maman Abdurrahman mendorong koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk melakukan “sterilisasi” pasar domestik. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi untuk melindungi UMKM dari serbuan barang impor ilegal, melibatkan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Keuangan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menyatakan kesiapan untuk mengkaji ulang regulasi e-commerce guna melindungi UMKM dari produk impor berharga murah. Salah satu opsi yang dibahas adalah memberikan ruang dan prioritas lebih besar bagi produk UMKM di platform digital.
Secara keseluruhan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor Indonesia pada Desember 2025 mencapai US$ 23,83 miliar, meningkat 10,81% secara tahunan. Impor nonmigas naik 12,46% menjadi US$ 20,48 miliar, dengan impor barang modal menjadi pendorong utama kenaikan tersebut. Impor barang konsumsi juga tercatat naik 4,56% secara tahunan pada periode yang sama.
China masih menjadi mitra impor terbesar Indonesia. Sepanjang tahun 2025, nilai impor nonmigas dari China mencapai US$ 86,99 miliar, melonjak 21,4% dari tahun sebelumnya, dan pangsa pasar China dalam struktur impor nonmigas Indonesia menguat menjadi 41,60%.