Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukanlah sebuah ancaman terhadap agama maupun budaya. Menurutnya, konsep pemberdayaan perempuan justru selaras dengan ajaran Islam dan diwariskan oleh sejarah.
Pemberdayaan Perempuan dan Nilai Keadilan
“Saya menutup pidato ini dengan sebuah keyakinan: bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia adalah pelaksanaan dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam, ditegaskan oleh konstitusi, dan diwariskan oleh sejarah,” ujar Megawati saat menyampaikan pidato dalam penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2/2026).
Megawati menyampaikan bahwa negara yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam pemerintahan adalah negara yang percaya pada masa depannya sendiri. Ia juga menekankan pentingnya penguatan hukum dan kelembagaan pemerintahan untuk mendukung pemberdayaan perempuan.
Penguatan Kelembagaan dan Peran Universitas
Ketua Umum PDIP itu mencontohkan pemerintah Indonesia yang memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Penataan ini menegaskan mandat kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah,” kata Megawati.
Menurutnya, penguatan kelembagaan ini krusial karena hukum tanpa institusi yang kuat akan kehilangan kekuatannya. Negara membutuhkan lembaga yang mampu mengoordinasikan kebijakan lintas sektor. “Dengan struktur yang lebih jelas, kebijakan pemberdayaan perempuan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan secara menyeluruh,” jelas Megawati.
Selain itu, Megawati menyoroti peran penting universitas dalam pemberdayaan perempuan, menilai universitas dapat menjadi ruang pembentukan nilai dan kepemimpinan masa depan. “Princess Nourah bint Abdulrahman University berdiri sebagai bukti bahwa pendidikan adalah jalan utama pemberdayaan perempuan,” ujarnya.
Bagi Megawati, ilmu pengetahuan dan kebijakan publik harus berjalan beriringan. Ia mengatakan pemerintahan yang kuat membutuhkan dasar intelektual yang kokoh. “Ilmu pengetahuan membutuhkan keberanian politik agar dapat mengubah realitas sosial. Di sinilah pertemuan antara kampus dan negara menemukan maknanya,” pungkasnya.
