Menteri Kebudayaan Republik Indonesia (Menbud), Fadli Zon, menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian, ini membahas sejumlah agenda penting terkait kinerja dan rencana Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Evaluasi Kinerja Kemenbud 2025
Dalam rapat yang berlangsung pada Rabu (21/1/2026), Fadli Zon memaparkan evaluasi kinerja dan anggaran Kemenbud Tahun Anggaran 2025. Ia melaporkan bahwa realisasi anggaran Kemenbud per 15 Januari 2026 telah mencapai 96,85% dari total pagu sebesar Rp 2,58 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 69,69 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar 121,09%. Capaian ini menunjukkan komitmen Kemenbud dalam menjaga efektivitas belanja untuk pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
Fadli Zon juga menyoroti Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional tahun 2024 yang berada pada angka 59,98. “Terkait dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan, capaian IPK nasional tahun 2024 berada pada angka 59,98. Metodologi IPK ini menjadi indikator penting bagi kami dalam membaca kondisi kebudayaan nasional sekaligus sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Beberapa program strategis yang terus diperkuat meliputi fasilitasi Semarak Budaya dengan tingkat penyaluran hampir 100% dari pagu, peningkatan signifikan penerima Dana Abadi Kebudayaan, serta respons cepat penanganan bencana di Sumatera yang mencakup bantuan logistik, pemulihan cagar budaya, dan dukungan bagi sumber daya manusia kebudayaan.
Perlindungan Budaya dan Penulisan Sejarah
Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi melaporkan penetapan 514 Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia sepanjang 2025, sehingga total mencapai 2.727 WBTBI. Selain itu, 85 Cagar Budaya Nasional berhasil ditetapkan, menambah total menjadi 313 Cagar Budaya. Fadli Zon menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan administratif dalam pelindungan cagar budaya. “Potensi cagar budaya kita sangat besar. Jangan sampai kekayaan budaya tidak tercatat dan terlindungi hanya karena kendala administratif. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara pusat dan daerah,” tegasnya.
Dalam bidang penulisan sejarah, Kemenbud telah menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman dan memulai penulisan Buku Sejarah Indonesia yang melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non perguruan tinggi. Buku setebal hampir 8.000 halaman ini telah diluncurkan pada Desember 2025.
Untuk tahun 2026, Kemenbud menargetkan penulisan lanjutan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan (1945-1950) serta sejarah kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Samudera Pasai, sekaligus mendorong digitalisasi buku sejarah lokal.
Diplomasi Budaya dan Ekosistem Kreatif
Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan (DPKSK) terus memperkuat diplomasi budaya melalui pengusulan warisan budaya ke tingkat dunia, termasuk nominasi Warisan Dunia UNESCO. Upaya repatriasi juga didorong, salah satunya pengembalian fosil koleksi Eugene Dubois dan Arca Puspatara dari Amerika Serikat.
Melalui DPKSK, Kemenbud menyelenggarakan forum budaya internasional, mengaktifkan Rumah Budaya Indonesia di berbagai negara, serta memperluas promosi kebudayaan melalui platform digital dan kerja sama bilateral/multilateral.
Sementara itu, capaian Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan menunjukkan penguatan ekosistem budaya kreatif. Jumlah penonton film Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari 80 juta. Kemenbud juga mendukung festival film daerah, distribusi alat musik, penguatan komunitas sastra, penerjemahan karya sastra, hingga pengembangan inovasi budaya digital.
Tata Kelola dan Rencana Kerja 2026
Inspektorat Jenderal melaporkan nilai survei penilaian integritas sebesar 73,7 dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada angka 2,87. Fadli Zon menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi adalah fondasi penting bagi pemajuan kebudayaan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Prioritas strategis Kemenbud pada 2026 meliputi:
- Penyusunan dan pembaruan regulasi di bidang kebudayaan.
- Pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- Penataan organisasi dan tata kerja.
- Reformasi birokrasi.
- Penilaian IPK 2026.
- Penguatan Dana Abadi Kebudayaan.
Kementerian juga akan memperluas kolaborasi lintas sektor, memperkuat diplomasi budaya, mendorong revitalisasi aset budaya, dan meningkatkan kapasitas pelaku budaya.
Apresiasi dan Masukan dari Komisi X DPR RI
Menutup rapat kerja, Fadli Zon menyampaikan apresiasi kepada Komisi X DPR RI atas masukan, kritik, dan dukungan yang diberikan. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi X DPR RI. Seluruh masukan sudah kami catat dan akan kami tindaklanjuti. Mohon dukungan Komisi X agar target pemajuan kebudayaan di berbagai bidang dapat tetap berjalan,” tutur Fadli Zon.
Fraksi Partai Demokrat melalui Sabam Sinaga mengapresiasi capaian Kemenbud sepanjang 2025, menilai realisasi anggaran yang tinggi, peningkatan jumlah Cagar Budaya Nasional, serta capaian sektor perfilman dan museum sebagai kinerja positif. “Kami mengapresiasi capaian yang telah disampaikan oleh Kementerian Kebudayaan pada tahun 2025, meskipun tentu masih ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki ke depan,” ujar Sabam.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Dewi Coryati mengapresiasi dampak nyata Kemenbud terhadap peningkatan aktivitas kebudayaan di daerah. Terkait penulisan sejarah, Fraksi PAN mendorong agar penulisan ke depan lebih memberi ruang bagi sejarah daerah dan kerajaan lokal di luar Jawa. “Ke depan kami berharap penulisan sejarah mulai masuk lebih dalam ke sejarah-sejarah di provinsi, karena selama ini fokus sejarah masih sangat Jawa-sentris,” tambahnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendral; serta jajaran Kemenbud dan Komisi X DPR RI.