Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menggelar pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas percepatan pemulihan pascabencana. Fokus utama diskusi adalah pengembangan dashboard data tunggal yang diharapkan dapat menyatukan persepsi dan memantau kemajuan rehabilitasi di lapangan.
Dashboard Data Tunggal untuk Penanganan Bencana
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, hari ini, dihadiri oleh Kepala BPS beserta jajaran. Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa BPS telah memiliki data yang komprehensif mengenai kondisi di wilayah terdampak bencana, berkat survei dan tim yang telah diterjunkan langsung ke lokasi.
“Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga (provinsi) ini, beliau … sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
Menurut Tito, dashboard data tunggal ini sangat krusial untuk menyelaraskan pandangan antar kementerian/lembaga (K/L) dan menjadi modal dalam membagi peran serta memantau perkembangan pemulihan secara terukur.
“Kita harapkan adanya dashboard, sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kita. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kita untuk membagi tugas,” jelasnya.
Fokus Penanganan pada Sepuluh Daerah Terdampak Berat
Pemerintah memfokuskan penanganan pascabencana pada sepuluh daerah utama yang mengalami dampak paling berat dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.
“Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kita buat. (Daerah-daerah) yang lainnya sudah saya sampaikan, itu sudah normal, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal,” tambah Tito.
Target Normal Fungsional dalam Dua Bulan
Mendagri menargetkan kondisi normal fungsional dapat tercapai dalam waktu sekitar dua bulan, dengan asumsi seluruh pihak bekerja keras secara terpadu. Normal fungsional mencakup berfungsinya kembali fasilitas dasar seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan pasokan listrik.
“Saya sampaikan, bedakan dengan normal permanen. Kalau normal permanen, butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin bisa sampai dua tahun,” ungkapnya.
Tito merujuk pada pengalaman penanganan pasca tsunami Aceh, di mana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk pembangunan infrastruktur permanen, termasuk jembatan, jalan, dan gedung publik yang rusak berat.
“Di samping itu juga masalah gedung, misalnya, sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai. Karena sungainya banyak sungai besar, dan itu contoh (sungai di Aceh) Tamiang,” tuturnya.
Dukungan Lintas Sektoral untuk Dashboard Data
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa pembangunan dashboard data tunggal ini membutuhkan dukungan kuat dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“Jadi ini luar biasa yang sudah support dan dukungan dari para Kementerian dan Lembaga untuk kita bisa membangun dashboard data tunggal,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.
