Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak percepatan relokasi warga dan penguatan tata ruang di wilayah rawan bencana. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan jangka panjang pascabencana longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Tito Karnavian meninjau langsung lokasi longsor pada Minggu (25/1/2026) dan menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang telah menimbulkan korban jiwa serta masih adanya warga yang dalam pencarian.
“Saya turut berduka atas musibah ini, ada yang wafat, kemudian juga ada yang masih hilang dalam pencarian,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Menurut Mendagri, selain faktor hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut, kondisi struktur tanah yang gembur dan kurang kokoh juga menjadi penyebab utama terjadinya longsor. Ia menyoroti perubahan fungsi vegetasi di kawasan perbukitan yang dinilai memperparah risiko bencana.
“Tanaman pelindungnya yang akarnya menancap ke dalam ya, yang bisa memperkuat struktur tanah itu, banyak berganti hortikultura, sayur-sayuran lain-lain ini ya. Nah itu membuat rentan sekali kalau terjadi hujan deras,” jelas Tito.
Dalam penanganan jangka pendek, fokus utama adalah pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Tito mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, relawan, dan pemerintah pusat dalam penanganan darurat.
“Dari Pak Gubernur, kemudian dari Pak Bupati, jajaran, TNI, Polri, relawan, pemerintah pusat, semua bergerak untuk membantu,” ungkapnya.
Untuk solusi jangka panjang, Tito menegaskan pentingnya relokasi warga dari kawasan yang teridentifikasi rawan longsor demi keselamatan mereka. Ia juga mendorong upaya reboisasi dengan menanam kembali tanaman berakar kuat untuk memperkuat struktur tanah.
“Ini harus direboisasi, ditanam. Tanaman-tanaman yang akarnya yang keras, supaya struktur tanahnya bisa menguat kembali. Kalau kembali lagi nanti akan longsor lagi,” tutur Tito.
Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia untuk memperkuat tata ruang dan pemetaan wilayah rawan bencana. “Ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk daerah-daerah lain, untuk memperkuat tata ruang. Daerah-daerah rawan seperti ini harus kita petakan,” ucap Tito.
Mendagri menambahkan, pemetaan potensi bencana hidrometeorologi perlu dilakukan secara nasional oleh seluruh kepala daerah.
“Setiap bupati, wali kota, gubernur harus kita petakan secara nasional. Untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras,” tutup Tito.