Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menggelar rapat koordinasi intensif di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat, 20 Februari 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek kesiapan operasional angkutan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 di wilayah Jawa Timur berjalan aman, lancar, dan selamat.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa berdasarkan survei nasional, diperkirakan sekitar 143,7 juta hingga hampir 144 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan sebesar 1,75 persen dibandingkan proyeksi survei tahun 2025 yang mencapai 146 juta orang. Namun, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat realisasi pergerakan pemudik pada tahun sebelumnya justru melonjak hingga 154 juta orang, melampaui angka survei.
Jawa Timur menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan ini. Provinsi tersebut diproyeksikan sebagai simpul pergerakan utama nasional, baik sebagai daerah asal maupun tujuan mudik, serta penghubung koridor Jawa-Bali dan kawasan Jawa bagian timur. Data menunjukkan, Jawa Timur diperkirakan menjadi provinsi asal mudik terbesar ketiga dengan 17,12 juta orang dan tujuan favorit kedua secara nasional dengan 27,29 juta orang. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Nyono memprediksi total 7,7 juta penumpang akan menggunakan transportasi umum menuju Jawa Timur selama periode Lebaran 2026.
Strategi Antisipasi Lonjakan dan Tantangan Khusus
Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik dan memastikan kelancaran arus lalu lintas, Kementerian Perhubungan bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas tol yang berpotensi padat. Langkah-langkah tersebut meliputi penerapan contraflow, sistem satu arah (one way), serta ganjil genap.
Selain itu, pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga ke atas akan diberlakukan mulai 13 hingga 29 Maret 2026. Kebijakan ini dikecualikan bagi pengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak, dan kebutuhan mendasar lainnya, serta bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus mudik. Menhub Dudy menegaskan, “Keselamatan masyarakat dan kelancaran arus mudik serta balik selama periode Angkutan Lebaran 2026 merupakan prioritas utama pemerintah.”
Tantangan khusus juga datang dari perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026. Menhub Dudy menyatakan bahwa layanan penyeberangan menuju Bali akan dihentikan sementara pada tanggal tersebut. Sistem penundaan (delaying system) dan zona penyangga (buffer zone) telah disiapkan di pelabuhan penyeberangan, khususnya Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, untuk mengatur arus penumpang dan kendaraan.
Kesiapan Armada dan Program Mudik Gratis
Guna mendistribusikan pergerakan pemudik dan mengurangi kepadatan, pemerintah akan mengoperasikan posko angkutan Lebaran mulai 13 hingga 29 Maret 2026. Kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement (FWA) juga akan diterapkan pada 16-17 Maret untuk arus mudik dan 25-26 Maret untuk arus balik, yang telah disetujui oleh Presiden dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Aspek keselamatan menjadi prioritas utama dengan dilakukannya ramp check atau pemeriksaan kelaikan jalan secara masif terhadap puluhan ribu armada transportasi. Pemeriksaan ini telah dimulai sejak 2 Februari hingga 25 Maret 2026, mencakup bus, kereta api, pesawat, serta kapal laut dan penyeberangan. Selain itu, terminal-terminal juga ditingkatkan kesiapannya sebagai simpul transportasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga kembali menggelar program mudik gratis untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan angka kecelakaan. Program ini menyediakan kuota bagi sekitar 11.000 orang, dengan 200 armada bus untuk 8.000 penumpang jalur darat dan enam kali pelayaran laut untuk 3.000 penumpang. Dishub Jatim juga memfasilitasi pengangkutan 200 unit sepeda motor ke enam rute tujuan. Pendaftaran mudik gratis jalur darat dibuka secara daring pada 2-5 Maret dan luring mulai 8 Maret, sementara jalur laut dapat diakses melalui situs resmi Pemprov Jatim sebelum 8 Maret 2026.
Koordinasi lintas sektor ini juga membahas antisipasi kepadatan di titik-titik rawan seperti pasar tumpah dan lokasi wisata, serta penguatan layanan penyeberangan dengan penambahan armada kapal. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyatakan Pemerintah Provinsi Jatim bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan aman dan lancar.