Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) tanpa kewajiban membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS. Sebagai bentuk kontribusi nyata, Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza.
Sugiono menjelaskan bahwa tawaran biaya kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS dari BoP bukanlah syarat wajib atau utama untuk menjadi anggota. “Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota (Board of Peace) jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa,” ujar Sugiono pada Jumat, 20 Februari 2026, waktu setempat. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa status keanggotaan Indonesia dipertanyakan karena belum menyetor dana.
Peran Strategis Indonesia dalam Misi Perdamaian Gaza
Pengiriman 8.000 personel TNI ini akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu kontributor pasukan terbesar dalam misi ISF. Kontribusi masif ini bahkan membuahkan posisi strategis bagi Indonesia sebagai Wakil Komandan (Deputy Commander) Bidang Operasi di bawah komando Amerika Serikat. Menurut Sugiono, posisi Wakil Komandan ini merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan internasional terhadap Indonesia, mengingat jumlah pasukan yang dikirimkan adalah yang terbanyak.
Mandat pasukan Indonesia dalam ISF ditegaskan bersifat nontempur dan nondemiliterisasi. Fokus utama mereka adalah menjaga stabilitas sipil, perlindungan warga sipil di kedua belah pihak, memberikan bantuan kemanusiaan dan kesehatan, serta terlibat dalam upaya rekonstruksi dan pelatihan kapasitas polisi Palestina. Batasan keterlibatan pasukan atau national caveat ini telah disampaikan secara tegas kepada struktur komando ISF.
Latar Belakang Pembentukan Dewan Perdamaian
Dewan Perdamaian (BoP) merupakan badan internasional baru yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict). Pembentukan BoP ini didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 2803 tahun 2025. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara pendiri (founding members) BoP, termasuk dalam 20 pihak pertama yang menginisiasi pembentukan dewan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto bersama delegasi negara lain turut menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2026. Sementara itu, sembilan negara lain, termasuk Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait, telah menyatakan komitmen kontribusi dana dengan total mencapai 7 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza.
Komitmen Indonesia terhadap Perdamaian Global
Menteri Luar Negeri Sugiono juga menekankan pentingnya kerja Dewan Perdamaian agar tetap sejalan dengan kerangka dan prinsip-prinsip PBB. “Keterlibatan kami akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme,” tegas Sugiono. Keikutsertaan Indonesia dalam BoP ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat dukungan terhadap perjuangan dan pemenuhan hak rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara.
Indonesia secara konsisten masuk dalam peringkat 10 besar negara penyumbang pasukan penjaga perdamaian (Troop/Police Contributing Country) PBB hingga tahun 2026. Selain kuantitas, Indonesia juga fokus pada peningkatan peran peacekeeper perempuan yang dianggap lebih efektif dalam pendekatan kemanusiaan di wilayah konflik. Kontribusi ini mencerminkan komitmen Indonesia yang kuat terhadap perdamaian dan stabilitas global, sejalan dengan amanat konstitusi.