Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan pembatasan visa terhadap tiga pejabat pemerintah Chili, dengan alasan tindakan yang dinilai merusak keamanan regional. Salah satu pejabat yang terkena sanksi tersebut adalah Menteri Transportasi Chili, Juan Carlos Munoz, yang telah mengonfirmasi pencabutan visanya.
Departemen Luar Negeri AS mengumumkan langkah ini pada Jumat, 20 Februari 2026, melalui pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Menurut Rubio, para pejabat tersebut “dengan sengaja mengarahkan, mengizinkan, mendanai, memberikan dukungan signifikan kepada, dan/atau melakukan kegiatan yang membahayakan infrastruktur telekomunikasi penting dan merusak keamanan regional di belahan bumi kita.”
Sebagai konsekuensi dari pembatasan ini, ketiga individu tersebut beserta anggota keluarga dekat mereka secara umum tidak memenuhi syarat untuk masuk ke AS. Selain itu, visa AS apa pun yang sebelumnya mereka miliki telah dicabut.
Pemerintah AS menegaskan komitmennya untuk “terus mendorong akuntabilitas bagi warga negara Chili yang sengaja bekerja untuk mengganggu stabilitas belahan bumi kita.” Tindakan ini juga disebut sebagai penegasan kembali komitmen Presiden Donald Trump untuk melindungi kemakmuran ekonomi dan kepentingan keamanan nasional Amerika di kawasan tersebut.
Menteri Transportasi Chili, Juan Carlos Munoz, menyatakan penyesalannya atas keputusan tersebut. “Memang, saya baru-baru ini diberitahu bahwa visa saya untuk masuk ke Amerika Serikat telah dicabut oleh negara itu. Saya sangat menyesali hal ini,” ujar Munoz dalam sebuah video yang dikirimkan kepada pers.
Pemerintah Chili sendiri mengkritik keputusan Washington, menyebut pengumuman tersebut tidak sejalan dengan protokol diplomatik karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Santiago juga menyatakan bahwa langkah ini tidak sesuai dengan “kepadatan dan keragaman” dialog serta kerja sama dengan AS, yang merupakan “sekutu historis dan strategis” Chili.
Pembatasan visa ini diterapkan berdasarkan bagian 212(a)(3)(C) dan 221(i) dari Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan AS. Chili saat ini merupakan satu-satunya negara di Amerika Latin yang memiliki akses ke Program Bebas Visa (Visa Waiver Program/VWP) AS, yang memungkinkan warganya melakukan perjalanan tanpa visa untuk tujuan wisata atau bisnis hingga 90 hari melalui Electronic System for Travel Authorization (ESTA).
Pengumuman ini muncul di tengah persiapan Chili untuk transisi ke pemerintahan baru. Departemen Luar Negeri AS menyatakan harapannya untuk memajukan prioritas bersama, termasuk yang memperkuat keamanan di belahan bumi, dengan pemerintahan José Antonio Kast yang akan datang. Kast dijadwalkan akan menjabat pada 11 Maret 2026, menggantikan Presiden sayap kiri Gabriel Boric yang sebelumnya mengkritik beberapa kebijakan pemerintahan Trump.