Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya akan segera berdialog dengan MUI untuk memberikan penjelasan mengenai alasan di balik keputusan Indonesia bergabung dalam forum internasional tersebut.
Istana Siap Berikan Penjelasan
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (02/02/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian merupakan salah satu upaya strategis untuk membangun dialog dan menyampaikan pandangan di tingkat internasional. Menurutnya, tanpa partisipasi dalam forum tersebut, Indonesia akan kehilangan ruang dialog yang efektif untuk menyuarakan kepentingan dan sikapnya.
“Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memasukkan masukan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan yang itu,” jelasnya.
Kritik MUI Terhadap Board of Peace
Sebelumnya, MUI meminta pemerintah Indonesia mundur dari Board of Peace. MUI menilai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak berpihak pada Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, seperti dikutip dari MUI Digital pada Kamis (29/01/2026).
KH Cholil Nafis, yang akrab disapa Kiai Cholil, menyebutkan bahwa Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Anggotanya pun mencakup Perdana Menteri Israel Netanyahu, yang dinilai melakukan penjajahan terhadap Palestina. Terlebih lagi, Palestina tidak dilibatkan sebagai anggota dalam forum tersebut.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” terangnya.