Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatatkan defisit sebesar US$7,8 miliar sepanjang tahun 2025, sebuah kondisi yang mengakhiri tren surplus beruntun selama enam tahun terakhir. Angka ini berbalik drastis dari surplus US$7,2 miliar yang tercatat pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya kerapuhan ketahanan eksternal Indonesia di tengah gejolak global, terutama dengan sektor riil yang masih menghadapi tekanan.
Defisit NPI pada tahun 2025 ini utamanya dipengaruhi oleh neraca transaksi modal dan finansial yang berbalik defisit sebesar US$4,2 miliar. Fenomena ini terjadi akibat adanya arus keluar investasi asing portofolio dan investasi lainnya, di saat surplus investasi langsung justru menyusut. Sementara itu, neraca transaksi berjalan juga masih mencatatkan defisit US$1,5 miliar atau setara 0,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, meskipun angka ini menyusut dari defisit US$8,6 miliar pada 2024. Defisit transaksi berjalan ini telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, didorong oleh pelebaran defisit neraca jasa, khususnya jasa perjalanan dan telekomunikasi, serta peningkatan pembayaran imbal hasil investasi pada neraca pendapatan primer.
Meskipun demikian, terdapat secercah perbaikan pada akhir tahun. NPI pada Kuartal IV 2025 berhasil mencatat surplus sebesar US$6,1 miliar, membalikkan defisit US$6,4 miliar pada Kuartal III 2025. Perbaikan ini ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang kembali surplus, meskipun transaksi berjalan masih defisit dalam skala rendah. Arus masuk modal asing juga terlihat di awal tahun 2026, dengan investasi portofolio asing (net inflows) mencapai US$1,6 miliar hingga 13 Februari 2026. Dana ini mayoritas mengalir ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), meskipun pasar saham masih mengalami arus keluar modal.
Tantangan Sektor Riil dan Kebijakan Bank Indonesia
Di sisi lain, sektor riil Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti tingginya ketidakpastian iklim ekonomi global, tekanan persisten terhadap nilai tukar, tren menjauhnya investasi langsung asing (FDI) dari negara berkembang, serta kelesuan permintaan pasar ekspor. Secara domestik, momentum konsumsi diperkirakan akan melemah setelah Kuartal I 2026, padahal konsumsi merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menyikapi dinamika ini, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis dengan mempertahankan BI-Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Februari 2026. Keputusan ini konsisten dengan fokus BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, sekaligus memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026-2027. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, “Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan pada upaya penguatan stabilisasi Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”
BI juga terus mendorong perbankan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil, khususnya sektor prioritas seperti hilirisasi, pertanian, dan UMKM. Namun, transmisi penurunan suku bunga kebijakan BI ke suku bunga perbankan masih terbatas, dengan suku bunga deposito 1 bulan baru turun 68 basis poin dan suku bunga kredit hanya turun 40 basis poin dari awal 2025 hingga Januari 2026.
Prospek Ekonomi dan Risiko Global
Meskipun dihadapkan pada tantangan, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencapai 5,11%, dengan Kuartal IV 2025 tumbuh 5,39%, menjadikannya tertinggi kedua di G20 setelah India. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4% hingga 5,7% untuk tahun 2026. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga menunjukkan optimisme yang meningkat, mencapai 127,0 pada Januari 2026.
Namun, sejumlah risiko global masih membayangi prospek ekonomi Indonesia. Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengidentifikasi empat risiko utama pada 2026, yaitu tensi geopolitik global, ketidakpastian perang dagang, divergensi arah kebijakan suku bunga global, dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Risiko-risiko ini berpotensi menekan sentimen pasar, kinerja ekspor, dan arus modal. Selain itu, pemerintah juga menghadapi tumpukan utang jatuh tempo sekitar Rp4.000 triliun untuk periode 2025-2029, dengan Rp800,33 triliun jatuh tempo pada 2025 saja.
Dalam menghadapi kompleksitas ini, sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan sektor riil, termasuk UMKM sebagai bantalan ekonomi domestik, juga menjadi prioritas untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkualitas.