Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Inggris secara resmi meluncurkan Indonesia-UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. Pembentukan kelompok kerja ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama strategis di sektor pembiayaan iklim, sekaligus mendorong pendanaan transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.
Peluncuran inisiatif penting ini berlangsung di Jakarta pada Kamis, 26 Februari 2026, dalam rangkaian acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) yang bertema “Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment”.
Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyambut baik dukungan dari Pemerintah Britania Raya. “Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK,” ujar Friderica. Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi dan memperdalam kemitraan strategis antara kedua negara, sejalan dengan penegasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis Indonesia-Inggris yang telah disepakati oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari 2026. Kemitraan strategis yang lebih luas ini mencakup empat pilar utama: pertumbuhan ekonomi, kerja sama di sektor iklim, energi, dan alam, penguatan pertahanan dan keamanan, serta pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyoroti ketahanan sektor perbankan nasional. Menurutnya, perbankan Indonesia memiliki ketahanan permodalan yang kuat, dibuktikan dengan rasio kecukupan modal (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan nasional tidak hanya tangguh terhadap risiko iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Dian Ediana Rae.
Selain peluncuran kelompok kerja, OJK juga merilis dua publikasi strategis penting. Publikasi tersebut adalah Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) dan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART). Peresmian kelompok kerja ini turut dihadiri oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, bersama dengan pejabat OJK.
Sebelumnya, pada 3 Februari 2026, Pemerintah Inggris juga telah meluncurkan program Climate Finance Accelerator (CFA) di Indonesia. Program ini membuka kesempatan bagi bisnis rendah karbon yang siap mendapatkan investasi, mengingat kebutuhan pembiayaan iklim Indonesia diperkirakan mencapai USD472,6 miliar. Selain itu, Indonesia juga telah bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets pada 20 Januari 2026, sebuah inisiatif global untuk mempercepat pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi.