Pemerintah Indonesia terus berkomitmen menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan pada tahun 2026. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang dikenal sebagai Bantuan Sembako, menjadi andalan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menjaga ketahanan pangan. Kunci utama penentuan kelayakan penerima bansos ini terletak pada status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Memahami Desil dalam DTKS/DTSEN
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang memuat informasi mengenai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Sementara itu, DTSEN adalah sistem data tunggal yang mengintegrasikan DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang kemudian dipadankan dengan data kependudukan. Sistem ini mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 tingkatan desil berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.
Semakin rendah angka desil, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan ekonomi suatu keluarga. Desil 1 menandakan kategori “sangat miskin”, Desil 2 “miskin”, dan Desil 3-4 “rentan atau hampir miskin”. Umumnya, hanya masyarakat yang berada di Desil 1 hingga 4 yang menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial reguler pemerintah. Jika seseorang terlempar ke Desil 5 atau lebih tinggi, peluangnya untuk menerima bansos akan mengecil karena dianggap sudah cukup mampu.
Status BLT Kesra 2026
Masyarakat perlu mengetahui bahwa program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dengan nominal Rp900 ribu yang sempat ramai diperbincangkan, telah resmi berakhir pada 31 Desember 2025 dan tidak dilanjutkan pada tahun 2026. Informasi mengenai pencairan BLT Kesra Rp900 ribu di tahun 2026 adalah tidak benar. Namun, pemerintah tetap melanjutkan berbagai program bansos lainnya, termasuk PKH dan BPNT, sebagai upaya perlindungan sosial.
Program Keluarga Harapan (PKH) 2026
PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu, dengan fokus pada komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penerima PKH mencakup ibu hamil, anak usia dini (0-6 tahun), siswa SD, SMP, SMA, penyandang disabilitas berat, dan lansia berusia 60 tahun ke atas. Besaran bantuan bervariasi sesuai kategori, misalnya ibu hamil atau anak usia dini bisa menerima Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap), sementara siswa SD menerima Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap). Penyaluran PKH dilakukan dalam empat tahap setiap triwulan sepanjang tahun, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako 2026
BPNT atau Program Sembako merupakan bantuan yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga prasejahtera. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, yang seringkali disalurkan sekaligus untuk beberapa bulan, misalnya Rp600.000 untuk periode Januari-Maret. Penyaluran BPNT dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau melalui PT Pos Indonesia. Pencairan BPNT Tahap 1 tahun 2026 sebesar Rp600.000 telah dimulai secara bertahap sejak pertengahan Februari 2026 di beberapa wilayah.
Syarat Umum Penerima Bansos 2026
Untuk dapat menerima bansos PKH atau BPNT, calon penerima harus memenuhi beberapa kriteria utama:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang valid.
- Terdaftar dalam DTKS/DTSEN dan masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin (Desil 1-4).
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, maupun karyawan BUMN/BUMD.
- Tidak memiliki pendapatan rutin dari APBN/APBD.
- Memiliki anggota keluarga yang masuk kategori prioritas PKH (untuk PKH).
- Bersedia mengikuti ketentuan program, seperti memastikan anak bersekolah atau imunisasi (untuk PKH).
Cara Cek Status Desil dan Penerima Bansos 2026
Masyarakat dapat memeriksa status desil dan kepesertaan bansos secara mandiri melalui dua jalur resmi:
1. Melalui Situs Web Cek Bansos Kemensos
Kunjungi laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan data wilayah domisili (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan) dan nama lengkap sesuai KTP. Setelah itu, masukkan kode verifikasi (captcha) yang muncul dan klik tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan status penerimaan bansos, jenis bantuan (PKH, BPNT, BST, PBI-JK), serta periode pencairan jika terdaftar.
2. Melalui Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi “Cek Bansos” resmi dari Kementerian Sosial melalui Play Store (Android) atau App Store (iOS). Jika belum memiliki akun, buat akun baru dengan mengisi data diri, Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta mengunggah foto KTP dan swafoto memegang KTP. Setelah login, pilih menu “Cek Bansos” dan isi data yang diminta untuk melihat status penerimaan.
Cara Mengajukan Perubahan atau Penurunan Desil
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial, Joko Widiarto, menegaskan bahwa desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui jika tidak sesuai dengan kondisi riil. Pembaruan data desil ini penting agar bantuan sosial tetap tepat sasaran. Ada dua jalur utama untuk mengajukan perubahan desil:
1. Jalur Online (Aplikasi Cek Bansos)
Melalui aplikasi “Cek Bansos”, masyarakat dapat memanfaatkan fitur “Usul Sanggah” untuk mengajukan pembaruan data. Pilih menu “Usulan Pembaruan” dan ikuti langkah-langkah pengisian data yang diminta.
2. Jalur Offline (Musyawarah Desa/Kelurahan atau Dinas Sosial)
Bagi yang lebih nyaman dengan tatap muka, pengajuan perubahan desil dapat dilakukan langsung ke kantor desa/kelurahan atau Dinas Sosial setempat. Proses ini biasanya melibatkan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan, yang merupakan forum resmi untuk mengusulkan perubahan data DTKS. Musdes dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, perangkat desa, perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, hingga pendamping sosial. Setelah disetujui dalam Musdes, usulan akan diteruskan ke Dinas Sosial kabupaten/kota untuk verifikasi lebih lanjut dan diinput ke sistem SIKS-NG. Petugas pendamping sosial juga akan melakukan survei lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi ekonomi pemohon.
Kondisi yang memungkinkan pengajuan penurunan desil antara lain ketidaksesuaian data pekerjaan (misalnya tercatat karyawan padahal buruh tani) atau penurunan kondisi ekonomi akibat PHK atau kebangkrutan. Penting untuk memastikan data kependudukan (KTP, KK) telah diperbarui dan sinkron dengan kondisi nyata. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya DTKS sebagai data rujukan utama untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan transparan.