Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Memasuki tahun 2026, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah resmi menjadi acuan utama dalam menentukan kelayakan penerima berbagai program bansos. Sistem ini menggantikan atau mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan secara luas.
Namun, kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Tak jarang, warga yang seharusnya masuk kategori penerima manfaat justru memiliki peringkat desil yang tinggi dalam DTSEN, sehingga menghambat akses mereka terhadap bantuan. Bagi masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dan merasa peringkat desilnya tidak sesuai, pemerintah menyediakan mekanisme resmi untuk mengajukan penyesuaian.
Memahami Desil dalam DTSEN
Desil adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi menjadi 10 tingkatan. Desil 1 merepresentasikan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan atau sangat miskin, sementara desil 10 menunjukkan tingkat kesejahteraan yang paling baik. Dalam konteks bansos 2026, prioritas utama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4. Sementara itu, Desil 5 ke atas memiliki peluang yang lebih kecil untuk menerima bansos reguler karena dianggap sudah cukup mampu secara ekonomi.
DTSEN sendiri merupakan integrasi data komprehensif yang menggabungkan informasi dari DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta data kependudukan dari Dukcapil. Sistem ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menciptakan satu data nasional yang akurat dan terintegrasi.
Cara Mengajukan Penyesuaian Desil DTSEN
Masyarakat yang ingin mengajukan perubahan atau penyesuaian desil DTSEN dapat melakukannya melalui dua jalur resmi, yaitu secara daring (online) dan luring (offline).
1. Melalui Aplikasi Cek Bansos (Online)
Kementerian Sosial menyediakan aplikasi resmi “Cek Bansos” yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store. Prosedur pengajuan perubahan desil secara daring adalah sebagai berikut:
- Unduh dan buka aplikasi “Cek Bansos”.
- Daftar akun baru jika belum memiliki, lalu masuk (login) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan swafoto dengan KTP.
- Pilih menu “Daftar Usulan” atau “Usul Pembaruan” atau “Tanggapan Kelayakan”/“Usul Sanggah”.
- Lengkapi formulir yang tersedia sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga terkini.
- Unggah dokumen pendukung seperti foto KTP, foto Kartu Keluarga, dan foto kondisi rumah tampak depan sebagai bukti.
- Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi oleh pihak berwenang.
2. Melalui Kantor Desa/Kelurahan atau Dinas Sosial (Offline)
Metode ini sering dianggap lebih efektif karena melibatkan verifikasi berjenjang dari tingkat rukun tetangga hingga musyawarah resmi. Langkah-langkahnya meliputi:
- Datangi kantor desa/kelurahan setempat atau Dinas Sosial sesuai domisili Anda.
- Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengajukan pembaruan atau perbaikan data di DTSEN.
- Siapkan dokumen identitas seperti KTP dan KK asli, serta bukti pendukung seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) jika ada, surat keterangan penurunan pendapatan, dan foto kondisi rumah.
- Jelaskan kondisi ekonomi keluarga secara jujur dan jelas kepada petugas.
- Operator desa akan memasukkan data terbaru Anda ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
- Perubahan data akan dibahas dan disahkan melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan (Musdes/Muskel).
- Pendamping sosial kemudian akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil.
Pentingnya Pembaruan Data dan Proses Verifikasi
Proses pembaruan desil DTSEN memerlukan waktu validasi yang bervariasi, umumnya antara 1 hingga 6 bulan, sebelum perubahan resmi tercermin dalam sistem. Hal ini karena data DTSEN bersifat dinamis dan terus diperbarui secara berkala, bahkan bisa setiap tiga bulan sekali, untuk memastikan akurasi. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menekankan urgensi data yang akurat untuk memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran.
Beberapa faktor yang sering menyebabkan keterlambatan pencairan atau tidak diterimanya bansos antara lain data yang tidak sinkron atau belum terverifikasi, ketidaksesuaian NIK dan KK, masalah rekening bank, hingga belum masuk jadwal pencairan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk proaktif dalam memantau dan memperbarui data kependudukan serta status desil mereka secara berkala.
Dengan adanya integrasi data melalui DTSEN dan upaya pemutakhiran yang dilakukan bersamaan dengan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh BPS, diharapkan kualitas data nasional semakin presisi dan dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif.