Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti perbedaan pernyataan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan CEO Danantara Rosan Roeslani terkait isu pergantian direksi di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). PDIP menilai klaim Sjafrie mengenai bakal adanya pencopotan seluruh direksi Himbara berada di luar kewenangan seorang Menteri Pertahanan.
Pernyataan di Luar Tupoksi
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyatakan bahwa pernyataan Menteri Pertahanan terkait isu pergantian seluruh direksi Bank Himbara telah menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pernyataan Menteri Pertahanan terkait isu pergantian seluruh direksi Bank Himbara menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas kerja BUMN,” kata Mufti Anam kepada wartawan, Senin (2/2/2026).
Mufti Anam menganggap pernyataan Sjafrie sudah di luar tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) seorang Menteri Pertahanan. Ia pun meminta pemerintah melakukan evaluasi internal terkait hal ini.
“Pertama, pemerintahan hari ini perlu melakukan evaluasi internal yang serius. Banyak pejabat publik berbicara dan menyampaikan pernyataan di luar tupoksinya. Saya mempertanyakan apa kapasitas dan kewenangan Menteri Pertahanan menyampaikan informasi terkait pergantian direksi bank-bank Himbara. Itu jelas bukan ranah Kementerian Pertahanan,” ujarnya.
Perlu Penjelasan Objektif Jika Ada Perombakan
Mufti Anam menegaskan perlunya penjelasan yang objektif dari pemerintah kepada publik jika memang ada rencana perombakan direksi bank Himbara.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Mufti mengungkapkan bahwa kinerja bank-bank Himbara secara umum berada dalam kondisi positif selama tahun 2025. Ia merinci bahwa permodalan bank-bank tersebut kuat, tingkat kredit bermasalah (NPL) terjaga, dan laba bersih tetap solid.
“Kedua, jika wacana pergantian direksi Bank Himbara betul, maka harus dijelaskan secara objektif, apa indikatornya, apa key performance indicator-nya, dan di mana letak kegagalannya. Fakta menunjukkan bahwa hingga 2025, kinerja bank-bank Himbara secara umum berada dalam kondisi positif. Permodalan kuat, tingkat kredit bermasalah (NPL) terjaga, dan laba bersih tetap solid,” katanya.
Ia menambahkan, bank-bank BUMN memiliki kontribusi besar pada penerimaan negara dan memainkan peran strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat.
“Lebih dari itu, kontribusi bank-bank BUMN, khususnya Himbara, merupakan tulang punggung penerimaan negara dari sektor BUMN. Mayoritas dividen BUMN yang disetorkan ke negara dalam beberapa tahun terakhir berasal dari perbankan BUMN,” ujar Mufti.
“Selain kontribusi fiskal, bank-bank Himbara juga memainkan peran strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan UMKM, serta akses keuangan di daerah-daerah,” imbuhnya.
Beda Pernyataan Menhan dan CEO Danantara
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi Bank Himbara yang dianggap merugikan negara. Tujuannya agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dan memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat kecil.
“Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie, dikutip dari Antara.
Sjafrie menilai bank pelat merah dinilai kurang memberikan manfaat bagi negara karena banyak jajaran direksi yang tidak bekerja maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri. “Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN,” ucap Sjafrie.
Namun, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada rencana perombakan direksi dan komisaris bank Himbara. Danantara merupakan pemegang saham terbesar sekaligus pengelola operasional BUMN.
“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” tegas Rosan saat ditemui di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026), seperti dilansir detikFinance.
Rosan menambahkan, jika memang diperlukan perbaikan pada direksi bank BUMN, Danantara yang akan menanganinya. Namun, ia kembali menegaskan bahwa belum ada pembicaraan untuk merombak direksi dan komisaris bank BUMN.
“Tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tetapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” ujar Rosan.
“Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai itu,” pungkas Rosan menegaskan untuk ketiga kalinya.
