Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi V, terus mematangkan persiapan angkutan Lebaran 2026. Koordinasi lintas sektor ini dilakukan menyusul proyeksi pergerakan masyarakat yang masif, diperkirakan mencapai 143,9 juta orang secara nasional. Berbagai kebijakan strategis dan langkah antisipatif disiapkan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan mudik.
Proyeksi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026
Survei Angkutan Lebaran 2026 menunjukkan potensi pergerakan masyarakat mencapai 143,9 juta orang, meskipun angka ini sedikit menurun 1,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026, atau antara 17-18 Maret 2026 (H-3 Lebaran). Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan jatuh pada Senin, 24 Maret 2026 (H+3 Lebaran). Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi daerah asal pergerakan tertinggi, dengan tujuan favorit meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Jawa Tengah sendiri diproyeksikan menjadi provinsi tujuan utama dengan 38,71 juta pemudik dan daerah asal bagi 16,57 juta orang.
Langkah Antisipasi dan Kebijakan Pemerintah
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Sejumlah fokus utama Kemenhub meliputi penyediaan posko pelayanan, pengecekan kelaikan armada (ramp check), serta pemeriksaan kesehatan awak kendaraan. Kemenhub juga mendorong peningkatan akses dan layanan angkutan feeder menuju simpul-simpul transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara.
Fleksibilitas Kerja dan Rekayasa Lalu Lintas
Untuk mengurai kepadatan, pemerintah akan menerapkan kebijakan flexible working arrangement (WFA) atau work from anywhere bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. WFA dianjurkan berlaku pada 15-17 Maret 2026 untuk arus mudik dan 25-27 Maret 2026 untuk arus balik. Kebijakan ini telah disetujui oleh Presiden dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pengaturan lalu lintas juga akan diberlakukan secara kondisional, meliputi sistem satu arah (one way), lajur pasang surut (contra flow), dan ganjil-genap. Sistem one way pada arus mudik akan diterapkan mulai KM 70 ruas tol Jakarta-Cikampek hingga KM 421 jalan tol Semarang-Solo pada 17-20 Maret 2026. Sementara untuk arus balik, one way berlaku dari KM 421 jalan tol Semarang-Solo hingga KM 70 jalan tol Jakarta-Cikampek pada 23-29 Maret 2026. Pembatasan operasional angkutan barang dengan kategori sumbu tiga ke atas juga akan diterapkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.
Program Mudik Gratis dan Antisipasi Bencana
Kementerian Perhubungan telah menyiapkan program mudik gratis, termasuk diskon tiket, dan berharap program ini tetap berjalan tanpa pengurangan armada bus. Selain itu, pemerintah daerah seperti DIY akan mengoptimalkan masjid-masjid di sepanjang jalur mudik sebagai rest area. Perhatian khusus juga diberikan terhadap potensi gangguan jalur kereta api akibat banjir di Jawa Tengah, yang merupakan koridor utama pergerakan penumpang.
Sorotan dan Rekomendasi dari DPR RI
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, sejumlah legislator menyampaikan catatan dan rekomendasi penting. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Novita Wijayanti, menyoroti kebutuhan penerangan jalan, khususnya di sektor transportasi darat di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, NTT, dan Palembang. Ia juga menekankan pentingnya kebersihan dan optimalisasi Terminal Tipe A, khususnya di Cilacap dan Banyumas. Novita turut meminta evaluasi terhadap jadwal maskapai penerbangan menyusul keluhan masyarakat atas keterlambatan pesawat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak Kemenhub untuk mengkaji ulang larangan mudik menggunakan sepeda motor, terutama untuk perjalanan lintas provinsi, mengingat tingginya angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua. “Angkutan Lebaran yang hampir 50% kecelakaan diakibatkan dari pengguna sepeda motor ini, saya mohon dikaji ulang apakah mungkin tahun ini diterapkan untuk tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor untuk mudik Lebaran terutama yang lintas provinsi,” ujar Huda. Ia menyarankan pemerintah menyediakan layanan mudik gratis sebagai alternatif bagi pemudik sepeda motor. Selain itu, Huda juga meminta agar harga tiket pesawat dapat diturunkan hingga 20 persen saat mudik Lebaran.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengawasan dari DPR RI diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan terkendali bagi seluruh masyarakat.