Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mencapai kesepakatan penting terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) serta penambahan kepemilikan saham negara. Kesepakatan ini tertuang dalam sebuah Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Rabu, 18 Februari 2026, di Washington D.C., Amerika Serikat.
Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pihak yang menandatangani meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mewakili Pemerintah RI, Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Kathleen Quirk, serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Salah satu poin krusial dalam kesepakatan ini adalah amandemen IUPK PTFI untuk memperpanjang hak operasi hingga umur cadangan tambang (life of resource), melampaui batas waktu 2041 yang berlaku saat ini. Perpanjangan ini diperkirakan akan berlaku hingga tahun 2061.
Selain itu, Indonesia akan memperoleh tambahan divestasi saham sebesar 12 persen dari FCX di PTFI pada tahun 2041. Dengan penambahan ini, total kepemilikan saham Indonesia di PTFI akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen pada tahun 2041. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa divestasi tambahan 12 persen saham ini akan dilakukan “tanpa biaya akuisisi” bagi pemerintah Indonesia. Namun, pihak penerima akan mengganti biaya prorata yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang manfaatnya diterima setelah 2041.
Sebagian dari tambahan saham 12 persen tersebut juga direncanakan akan dialokasikan kepada pemerintah daerah Papua sebagai wilayah penghasil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan di tingkat daerah.
Perpanjangan IUPK ini juga disertai dengan komitmen investasi signifikan dari Freeport. Perusahaan berencana meningkatkan investasi sekitar 20 miliar dolar AS untuk 20 tahun ke depan. Beberapa sumber bahkan menyebutkan total investasi tambahan mencapai 38,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp650 triliun hingga 2061. Peningkatan investasi ini bertujuan untuk mendukung eksplorasi lebih lanjut dan memastikan keberlanjutan operasi jangka panjang di tambang Grasberg.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema perpanjangan ini diharapkan menghasilkan penerimaan negara yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, termasuk royalti, pajak, dan pendapatan asli daerah. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas memproyeksikan kontribusi PTFI dapat mencapai sekitar 6 miliar dolar AS atau setara Rp90 triliun per tahun, dengan sekitar Rp14 triliun di antaranya masuk ke pemerintah daerah.
Puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada tahun 2035. Saat ini, produksi konsentrat mencapai sekitar 3,2 juta ton per tahun, menghasilkan sekitar 900.000 ton tembaga dan 50-60 ton emas. Tony Wenas menekankan, “Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail untuk meningkatkan cadangan dan menjaga kesinambungan produksi setelah 2041.”
Selain aspek finansial dan operasional, PTFI juga berkomitmen untuk meningkatkan dukungan sosial bagi masyarakat Papua, termasuk pendanaan untuk pembangunan rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan kedokteran. Setelah penandatanganan MoU, pemerintah akan melanjutkan pembahasan teknis terkait pemenuhan aspek administrasi oleh pihak Freeport dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. IUPK ini juga memungkinkan evaluasi setiap 10 tahun.
Sebelumnya, pada September 2025, terjadi insiden aliran lumpur di tambang Grasberg Block Cave (GBC) yang menyebabkan pemotongan rencana produksi untuk tahun 2026. Pemulihan penuh GBC diperkirakan pada tahun 2027. Selain itu, relaksasi ekspor konsentrat tembaga sempat diberikan akibat kebakaran smelter Freeport Manyar/JIIPE Gresik pada Oktober 2024, di bawah payung Permen ESDM No. 6/2025. Smelter Manyar diharapkan dapat beroperasi penuh pada kuartal kedua 2026.